HIPAKAD Jatim Minta DPR RI Batalkan Pembahasan RUU HIP, Ketua DPD: Membahayakan Negara Kita

HIPAKAD Jawa Timur meminta DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua DPD HIPAKAD Jatim, Priyo Effendy (tengah) meminta DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU HIP. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Jawa Timur meminta DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut Ketua DPD HIPAKAD Jatim, Priyo Effendy, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak perlu diutak-atik.

Priyo juga menyoroti tidak dijadikannya TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran dalam RUU HIP tersebut.

Jokowi Deadline Angka Covid-19 Jatim Turun 2 Minggu, Khofifah Siapkan 8 Pakar Epidemologi dari Unair

"Ini kan tanda peluang kader PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk bangkit kembali. Ini yang menjadi dasar kita untuk menolak secara tegas, kita sebagai putra putri tentara akan melawan sampai manapun," kata Priyo, Sabtu (27/6/2020).

Jika tetap dibahas dan dibatalkan, Priyo mengatakan HIPAKAD akan bersikap serentak bersama HIPAKAD pusat untuk membatalkannya.

"Kita harus bergerak juga karena sudah membahayakan bagi negara kita. Ini bukan hanya untuk satu golongan saja tapi untuk masyarakat lebih luas," lanjutnya.

Rahasia Mayangsari Buat Bambang Trihatmodjo Klepek-klepek, Rossa Sebut Aduh, Bella Saphira: Ngiler

Kisah Polwan Terjebak di WC Kamar Bandar Narkoba, Penyamaran Ending Tembak Mati: Pelaku Tak Biasa

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa pembahasan RUU HIP telah ditunda.

Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020), Mahfud MD berharap hal ini tidak menjadi polemik lagi.

Namun ia juga menjelaskan meski sudah ditunda pembahasannya, pemerintah tidak bisa mencabut karena yang mengusulkan adalah DPR RI.

"Ketika saya baru membaca RUU itu dan ternyata benar bahwa yang dipermasalahkan dan dipersoalkan dalam RUU itu agak sensitif. Tapi intinya yaitu bahwa RUU tersebut datangnya dari DPR," tegasnya.

Kasus Covid-19 Naik Signifikan, HIPAKAD Jatim Minta Risma Tak Hanya Teriak Saja: Harus Sanksi Tegas

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved