Breaking News:

Virus Corona di Blitar

KPU Kesulitan Rekrut Tenaga PPDP Pilwali Blitar, Pendaftar Mundur Takut Jalani Rapid Test

KPU Kota Blitar sedikit kesulitan merekrut tenaga petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilwali Blitar 2020 di masa pandemi Covid-19.

Surya/samsul hadi
Pegawai menempel pengumuman nama-nama calon PPDP di kantor Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar. 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - KPU Kota Blitar sedikit kesulitan merekrut tenaga petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilwali Blitar 2020 di masa pandemi Covid-19.

Sebab, ada persyaratan baru menjadi PPDP, yaitu, pembatasan usai maksimal 50 tahun dan wajib mengikuti rapid test.

Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan persyaratan wajib mengikuti rapid test menjadi kendala dalam perekrutan PPDP. Banyak warga yang sudah diproyeksikan menjadi PPDP memilih mundur karena harus mengikuti rapid test.

"Ternyata banyak warga yang takut mengikuti rapid test, akhirnya memilih mundur dari pendaftaran PPDP," kata Rangga, Kamis (2/7/2020).

Dikatakannya, rapid test bagi tenaga PPDP wajib dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Para tenaga PPDP terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

"Seperti petugas verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan, PPDP juga melakukan sensus ke rumah warga untuk coklit data pemilih. Untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari Covid-19, harus dilakukan rapid test. Rapid test juga berlaku untuk petugas verifikasi faktual," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Respon Bupati Tuban saat Sebaran Virus Corona Makin Tinggi: Izinkan Desa Lakukan Karantina Wilayah!

Ekspresi Aleesya saat Beri Pesan Khusus ke Laudya Cynthia Bella, Miss You, Diposting Mantan Emran

PT KAI Daop 8 Kembali Operasikan 2 KA Jarak Jauh Ke Jakarta dan Bandung

Selain itu, kata Rangga, juga ada persyaratan pembatasan usia bagi PPDP di masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Syarat usia menjadi PPDP minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Pembatasan usia ini berkaitan dengan kondisi kesehatan PPDP di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, pembatasan usia ini juga menjadi kendala dalam perekrutan tenaga PPDP. Sejumlah warga yang sudah dipilih untuk menjadi tenaga PPDP oleh PPS terpaksa harus mundur karena usianya di atas 50 tahun.

"Pembatasan usia untuk PPDP baru diterapkan kali ini di masa pandemi Covid-19. Ini kaitannya dengan kesehatan. Usia di atas 50 rentan soal kesehatan, sedang usia di bawah 20 tahun dinilai masih belum cukup umur menjadi PPDP," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Rangga mengakui KPU sedikit kesulitan merekrut tenaga untuk pelaksanaan Pilwali Blitar 2020 di masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Padahal, KPU juga harus merekrut sebanyak 1.800 tenaga KPPS pada September 2020.

Tetapi, kata Rangga, KPU tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam merekrut tenaga untuk pelaksanaan Pilwali Blitar 2020. KPU tidak menginginkan muncul klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilwali Blitar 2020.

"Instruksi dari KPU RI jangan sampai muncul klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Untuk, protokol kesehatan tetap harus diterapkan secara ketat di semua tahapan," ujarnya.

Seperti diketahui, perekrutan tenaga PPDP Pilwali Blitar 2020 dimulai 24 Juni-14 Juli 2020. KPU membutuhkan 259 tenaga PPDP. Tenaga PPDP ini bertugas melakukan coklit data pemilih. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved