MCW Soroti Kinerja Kejari Kota Batu Mengusut Kasus Dugaan Penggelapan PBB Desa Sumberejo

MCW menilai kinerja Kejari Kota Batu lamban dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti pada dugaan pidana korupsi penggelapan PBB di Desa Sumberejo.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Anggota Divisi Advokasi Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU – Malang Corruption Watch ( MCW ) menilai kinerja Kejaksaan Negeri Kota Batu lamban dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejauh ini, belum terlihat produk Kejari Kota Batu yang menunjukkan komitmennya memberantas korupsi.

Salah satu dari sekian banyak kejanggalan pengusutan kasus, MCW menyoroti kasus dugaan penggelapan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sumberejo, Kota Batu.

Anggota Divisi Advokasi Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing mengatkan, kasus tersebut telah dilaporkan pada April 2019, namun baru diproses pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan pada 7 Juli 2020.

“Kami ingin mempertanyakan sebenarnya bagaimana kinerja Kejari Kota Batu ini dalam menangani beberapa kasus, salah satunya yang kami soroti adalah dugaan pidana korupsi penggelapan PBB di Desa Sumberejo. Hal yang kami sesalkan adalah, kelambanan kejaksaan. Kasus ini sudah dilaporkan April 2019, berlangsung kurang lebih setahun, dan baru dipanggil 7 Juli kemarin,” ujar Raymond Tobing di depan gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu, Rabu (15/7/2020).

Hal kedua yang disoroti adalah sikap Kejari Kota Batu yang tidak melindungi identitas informan terkait dugaan penggelapan PBB di Desa Sumberejo.

Dinas Pendidikan Kota Batu Belum Miliki Kendali Mengelola GOR Gajah Mada, Surat Tak Kunjung Dijawab

Imbas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, 195 Peserta di Malang Raya Turun Kelas

Kata Raymond Tobing, hal tersebut melanggar undang-undang yang telah ditetapkan karena saksi berhak dirahasiakan identitasnya oleh penyidik untuk keamanan dan keselamatan.

“Sudah lamban dipanggil, tidak dijamin pula kerahasiaan identitasnya. Seorang saksi pelapor itu wajib dirahasiakan identitasnya oleh penyidik, yang terjadi justru sebaliknya, tidak sesuai peraturan,” terangnya.

Hal berikutnya adalah cara Kejari Kota Batu memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

MCW melihat ada kecacatan prosedur pemanggilan saksi, pasalnya, para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan mendapatkan surat pemanggilan dari Pemerintah Desa Sumberejo.

Terus Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah SMAN 3 Batu, Kejari Singgung Soal NJOP 2014

MCW memiliki bukti foto surat dengan kop Pemerintah Desa Sumberejo. Surat itu berisi keterangan permintaan agar orang-orang yang terpanggil datang ke Kejari Kota Batu.

Seharusnya, menurut MCW, Kejari Kota Batu mengeluarkan surat panggilan sendiri untuk memanggil saksi yang akan dimintai keterangan.

“Yang terjadi adalah mereka dipanggil dengan kop Desa Sumberejo. Jaksa ini meminta melalui WA, meminta tolong kepada kepala Desa Sumberejo. Isinya agar saksi yang namanya ini-ini, dibuatkan suratnya untuk datang ke Kejari Kota Batu,” kata Raymond Tobing menjelaskan isi pesan pendek petugas kejaksaan ke kepala desa.

Mengacu SKB 4 Menteri, Siswa di Kota Batu Masih Lakukan Pembelajaran Online di Tahun Ajaran Baru

Dengan adanya cara-cara yang di luar prosedur seperti itu, MCW pun menaruh kecurigaan terhadap penanganan kasus itu.

“Kami selaku perwakilan masyarakat tidak salah menaruh kecurigaan. Tidak mungkin jaksa tidak tahu proses yang benar. Ini patut dipertanyakan,” tegas Raymond.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved