Breaking News:

Penolakan Keras Kadin Jatim Soal Aturan Bawa Surat Bebas Corona di Surabaya: Hambat Putaran Ekonomi

Kadin Jatim menyatakan pihaknya sangat menolak keras terkait kebijakan Pemkot Surabaya telah menerbitkan Perwali Nomor 33 Tahun 2020 pada 13 Juli 2020

TRIBUNJATIM.COM/FIKRI FIRMANSYAH
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Adik Dwi Putranto saat ditemui TribunJatim di Kantor Kadin Jatim, Jalan Bukit Darmo Raya Surabaya, Kamis (23/7/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kadin Jatim menyatakan pihaknya sangat menolak keras terkait kebijakan Pemkot Surabaya telah menerbitkan Perwali Nomor 33 Tahun 2020 pada 13 Juli 2020.

Penolakan Kadin Jatim itu lantaran pada perwali tersebut pada pasalnya ada yang tertulis "Pembatasan aktivitas di luar rumah dikecualikan untuk kegiatan pemenuhan keperluan kesehatan antara lain rumah sakit, apotek, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, stasiun, terminal, pelabuhan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jasa pengiriman barang, dan minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat". 

Lalu pasal "Orang yang melakukan aktivitas di luar rumah harus menunjukkan surat keterangan dan bukti pendukung lain yang dapat dipertanggung jawabkan".

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.

"Tentu kami menolak, sebab kebijakan itu sangat memberatkan orang yang bekerja sebagai pelaku usaha maupun berdagang ataupun karywannya," kata Adik kepada TribunJatim.com, saat ditemui di Kantor Kadin Jatim, Jalan Bukit Darmo Raya Surabaya, Kamis (23/7/2020).

Menurut Adik, kewajiban pekerja asal luar kota untuk membawa bukti tes cepat dengan hasil nonreaktif atau swab tes negatif, khususnya ketika mau masuk Surabaya akan justru mengganggu ekonomi wilayah setempat.

"Banyak pekerja maupun pedagang (pelaku usaha) beserta karyawannya di Surabaya berasal dari luar kota, sehingga apabila semua pekerja diwajibkan tes cepat akan memberatkan mereka dan dampak buruknya ya tentu mengganggu aktivitas serta menghambat perputaran ekonomi di Kota Pahlawan," jelasnya.

Tak hanya itu saja, dikatakan oleh Adik, di Jatim sendiri ini, sejatinya meski ada pandemi, kondisi ekonominya masih bisa bertahan lantaran disumbang 70 persen kinerjanya dari pelaku usaha dan berdagang seperti UMKM dan sejenisnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, bayangkan saja jika para pelaku usaha keluar-masuk Surabaya jika berkali-kali berapa dana yang harus dikeluarkan mereka untuk biaya rapid test, serta belum juga masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di pelaku usaha tersebut.

"Berkaca dari semua hal itulah, maka kami harapkan seharusnya kewajiban test rapid untuk pekerja diluar kota Surabaya itu tidak diberlakukan, melainkan lebih dipertegas saja terhadap sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan, bukan justru mala kewajiban tes cepat bagi pekerja saat hendak masuk Surabaya," tegasnya.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved