Breaking News:

Tanya Kejelasan Jual Beli Lahan Puskesmas Ngantang, Pengacara Kirim Surat ke Bupati Malang

MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang Sanusi perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
MS Alhaidary, pengacara Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak tanah di Puskesmas Ngantang, saat ditemui di ruang kerjanya di Kota Malang, 2020. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang, M Sanusi, Kamis (30/7/2020).

Surat itu dikirim perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

MS Alhaidary adalah pengacaranya Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak tanah di Puskesmas Ngantang.

“Bahwa klien kami adalah pemilik atas sebidang tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan berdiri bangunan Puskesmas Ngantang,” tulis isi surat yang dilayangkan tersebut.

Dirinci Haidary, lahan tersebut terletak di Dusun Sumbergondo, RT 19/RW 06, Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Leter C Desa No 999, Persil 95, Luas 3560 meter persegi, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPATS Kecamatan Ngantang, No 593/066/WT/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 atas nama Junaidi.

Tiga Jabatan Kepala OPD di Pemkot Malang Kosong, Sutiaji Belum Bisa Gelar Lelang Jabatan Terbuka

Liga 1 2020 Tanpa Penonton dan Degradasi, Gelandang Arema FC Dave Mustaine: Kurang Asyik

Dalam surat itu, Haidary juga menerangkan kalau kliennya, selaku pemilik tanah, sama sekali tidak keberatan atas pembangunan Puskesmas Ngantang sebagai fasilitas publik oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

“Namun klien saya mempertanyakan haknya sebagai pemilik tanah dan legalitas perolehan hak dan/atau penguasaan Pemerintah Kabupaten Malang atas tanah tersebut. Klien saya tidak pernah merasa menandatangani maupun memberi kuasa kepada siapapun untuk menandatangani surat atau akta jual beli. Bahkan tidak pernah memberi izin untuk tukar menukar atau pelepasan hak atas tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Malang,” tegas Haidary, Kamis (30/7/2020).

Puskesmas Ngantang, Kabupaten Malang, 2020.
Puskesmas Ngantang, Kabupaten Malang, 2020. (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM)

Junaidi juga disebut tidak pernah menerima ganti kerugian dari hasil penjualan lahannya.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved