Breaking News:

Tanya Kejelasan Jual Beli Lahan Puskesmas Ngantang, Pengacara Kirim Surat ke Bupati Malang

MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang Sanusi perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
MS Alhaidary, pengacara Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak tanah di Puskesmas Ngantang, saat ditemui di ruang kerjanya di Kota Malang, 2020. 

Dikatakan Haidary, Junaidi juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk menerima ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk apapun.

Dapat Masker dan Hand Sanitizer dari ACE Hardware, Pemkot Malang Langsung Distribusikan ke RS Kecil

“Saya, selaku kuasa hukumnya mohon penjelasan yang transparan atas permasalahan tersebut, agar ada kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak terjadi polemik berkepanjangan yang akan menimbulkan kesan buruk di publik,” jelasnya.

Dikatakan Haidary, adanya dugaan pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Ngantang oleh Pemerintah Kabupaten telah merugikan pemilik tanah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Juncto Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Bisa jadi pemerintah kabupaten sudah membayar ganti kerugian tanah tersebut, tapi patut diduga proses pelepasan hak atas tanah itu berikut pembayaran ganti kerugiannya tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Bupati Malang, M Sanusi saat dikonfirmasi mengatakan kalau Pemkab Malang telah membayar sebanyak Rp 1,2 miliar untuk pembangunan Puskesmas Ngantang.

Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Banyak Dimanfaatkan Wajib Pajak di Jatim, Terbanyak dari Roda Dua

Sanusi menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tanah tersebut kepada jajaran terkait, yakni Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

"Sudah dibayar itu. Selanjutnya bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan atau yang pihak terkait. Tentunya menurunkan (dana) dari APBD melalui dinas yang terkait," ujar Sanusi.

Sanusi meminta Dinas Pertanahan Kabupaten Malang melakukan penelusuran dan penyelesaian persoalan tersebut.

Malang Flower Carnival 2020 Bakal Digelar Virtual Selama 3 Hari, Usung Tema Garudeya Nusantara

Selain Puskesmas, Pemkab Malang ternyata memproyeksikan lahan tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit tipe D di Ngantang.

"Nanti biar ditelusuri siapa yang menerima, siapa yang berhak menerima," ujar Sanusi.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved