Breaking News:

Tanya Kejelasan Jual Beli Lahan Puskesmas Ngantang, Pengacara Kirim Surat ke Bupati Malang

MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang Sanusi perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
MS Alhaidary, pengacara Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak tanah di Puskesmas Ngantang, saat ditemui di ruang kerjanya di Kota Malang, 2020. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang, M Sanusi, Kamis (30/7/2020).

Surat itu dikirim perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

MS Alhaidary adalah pengacaranya Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak tanah di Puskesmas Ngantang.

“Bahwa klien kami adalah pemilik atas sebidang tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan berdiri bangunan Puskesmas Ngantang,” tulis isi surat yang dilayangkan tersebut.

Dirinci Haidary, lahan tersebut terletak di Dusun Sumbergondo, RT 19/RW 06, Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Leter C Desa No 999, Persil 95, Luas 3560 meter persegi, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPATS Kecamatan Ngantang, No 593/066/WT/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 atas nama Junaidi.

Tiga Jabatan Kepala OPD di Pemkot Malang Kosong, Sutiaji Belum Bisa Gelar Lelang Jabatan Terbuka

Liga 1 2020 Tanpa Penonton dan Degradasi, Gelandang Arema FC Dave Mustaine: Kurang Asyik

Dalam surat itu, Haidary juga menerangkan kalau kliennya, selaku pemilik tanah, sama sekali tidak keberatan atas pembangunan Puskesmas Ngantang sebagai fasilitas publik oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

“Namun klien saya mempertanyakan haknya sebagai pemilik tanah dan legalitas perolehan hak dan/atau penguasaan Pemerintah Kabupaten Malang atas tanah tersebut. Klien saya tidak pernah merasa menandatangani maupun memberi kuasa kepada siapapun untuk menandatangani surat atau akta jual beli. Bahkan tidak pernah memberi izin untuk tukar menukar atau pelepasan hak atas tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Malang,” tegas Haidary, Kamis (30/7/2020).

Puskesmas Ngantang, Kabupaten Malang, 2020.
Puskesmas Ngantang, Kabupaten Malang, 2020. (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM)

Junaidi juga disebut tidak pernah menerima ganti kerugian dari hasil penjualan lahannya.

Dikatakan Haidary, Junaidi juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk menerima ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk apapun.

Dapat Masker dan Hand Sanitizer dari ACE Hardware, Pemkot Malang Langsung Distribusikan ke RS Kecil

“Saya, selaku kuasa hukumnya mohon penjelasan yang transparan atas permasalahan tersebut, agar ada kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak terjadi polemik berkepanjangan yang akan menimbulkan kesan buruk di publik,” jelasnya.

Dikatakan Haidary, adanya dugaan pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Ngantang oleh Pemerintah Kabupaten telah merugikan pemilik tanah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Juncto Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Bisa jadi pemerintah kabupaten sudah membayar ganti kerugian tanah tersebut, tapi patut diduga proses pelepasan hak atas tanah itu berikut pembayaran ganti kerugiannya tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Bupati Malang, M Sanusi saat dikonfirmasi mengatakan kalau Pemkab Malang telah membayar sebanyak Rp 1,2 miliar untuk pembangunan Puskesmas Ngantang.

Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Banyak Dimanfaatkan Wajib Pajak di Jatim, Terbanyak dari Roda Dua

Sanusi menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tanah tersebut kepada jajaran terkait, yakni Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

"Sudah dibayar itu. Selanjutnya bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan atau yang pihak terkait. Tentunya menurunkan (dana) dari APBD melalui dinas yang terkait," ujar Sanusi.

Sanusi meminta Dinas Pertanahan Kabupaten Malang melakukan penelusuran dan penyelesaian persoalan tersebut.

Malang Flower Carnival 2020 Bakal Digelar Virtual Selama 3 Hari, Usung Tema Garudeya Nusantara

Selain Puskesmas, Pemkab Malang ternyata memproyeksikan lahan tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit tipe D di Ngantang.

"Nanti biar ditelusuri siapa yang menerima, siapa yang berhak menerima," ujar Sanusi.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved