Breaking News:

Pilkada Lamongan

ASN Sering Ditarik Untuk Kepentingan Politik Dalam Kontestasi Pilkada Langsung

ASN memang rawan dan sulit untuk menjadi netral saat digelar pesta demokrasi Pilkada langsung.

istimewa
Diskusi publik ASN dalam pusaran Pilkada Lamongan 2020 yang digelar KIPP Lamongan, Minggu (23/8/2020) di Layya Cafe Sekaran Lamongan. 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Netral atau tidaknya aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada langsung kunci utamanya terletak pada netral atau tidaknya penyelenggara pemilu.

Hal ini disampaikan Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Fauzin, dalam diskusi publik yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu / KIPP Lamongan, Minggu (23/8/2020) di Layya Cafe Sekaran Lamongan.

Menurut Fauzin, ASN memang rawan dan sulit untuk menjadi netral saat digelar pesta demokrasi. Karena upaya menarik ASN untuk mendukung calon tertentu sejatinya sudah berlangsung sejak pemerintahan orde lama dan orde baru.

"Demikian dalam konteks Pilkada Lamongan 2020," tegasnya, dalam siaran tertulis ke TribunJatim.com.

Di Kabupaten Lamongan, jumlah ASN ada lebih dari 8 ribu orang ASN. Dengan kewenangan dan fasilitas yang dimiliki, akan menjadi masalah serius ketika ASN terlibat dalam pusaran politik.

"Sangat rentan sekali terjadinya conflict of interest," tandasnya.

Wabup dan Sekda Maju Pilkada Lamongan 2020, KIPP Bedah Netralitas ASN Dalam Pusaran Pesta Demokrasi

PSI Percayakan Rekomendasi Partai untuk Cabup Perorangan Suhandoyo-Suudin di Pilkada Lamongan 2020

Padahal, regulasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap dan jelas.

Namun faktanya ASN ini sering ditarik dalam pusaran politik tertentu.

"Inilah yang menyulitkan pengawasan terhadap ASN," bebernya.

Untuk itu, Bawaslu harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat untuk menjaga netralitas ASN.

Halaman
12
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved