Breaking News:

Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2019 Naik 2,64 Poin Dibanding Tahun Sebelumnya

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar pada 2019 naik 2,64 poin dibandingkan pada 2018. IDI Kota Blitar pada 2019 mencapai 82,98.

TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL HADI
Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar memaparkan hasil capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar 2019, Kamis (27/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar pada 2019 naik 2,64 poin dibandingkan pada 2018.

IDI Kota Blitar pada 2019 mencapai 82,98, sedang IDI Kota Blitar pada 2018 hanya 80,34.

"IDI Kota Blitar 2019 naik jika dibandingkan 2018. Dari sebelumnya 80 naik menjadi 82. Ini bagus, bagaimana kami bisa membangun demokrasi di Kota Blitar," kata Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko seusai rilis IDI Kota Blitar 2019, Kamis (27/8/2020).

Data dari Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kota Blitar menyebutkan, kenaikan indeks demokrasi paling signifikan terjadi pada aspek lembaga demokrasi sebesar 11,53 poin.

Sumbangan terbesar adalah indikator penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah dan indikator kegiatan kaderisasi parpol peserta Pemilu.

Sedangkan penurunan skor terjadi pada aspek kebebasan sipil sebesar -5,87 poin.

Satpol PP Kota Blitar Menindak 557 Orang Pelanggar Protokol Kesehatan, 28 Tempat Usaha Dapat Teguran

Tukarkan Maskermu, Cara Polisi di Kota Blitar Mengedukasi Masyarakat Jaga Kebersihan Masker

Penurunan skor ini terjadi akibat berlarutnya kasus Cafe Maxi Brilian pasca putusan PTUN terkait penyegelan dan penutupan karaoke oleh satpol PP.

Turunnya skor aspek kebebasan sipil juga akibat berlarutnya penyelesaian masalah relokasi pedagang Pasar Legi Kota Blitar sebagai bagian dari kelompok rentan.

Selain itu, terdapat beberapa variabel yang perlu diwaspadai pada 2020. Yaitu terkait peran dan fungsi DPRD Kota Blitar. Sebab, kinerja DPRD Kota Blitar berdasarkan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sangat minim.

Fungsi legislasi DPRD Kota berdasarkan indikator pembuatan Perda Inisiatif sangat minim. Pada 2019, DPRD Kota Blitar sama sekali tidak memproduksi Perda Inisiatif.

Hasil Coklit Data Pemilih Pilwali Blitar 2020, KPU Temukan 7 Ribu Data Tak Penuhi Syarat

Resmi Kantongi Rekomendasi PKB di Pilwali Blitar 2020, Henry-Yasin segera Matangkan Koalisi

Fungsi pengawasan DPRD Kota Blitar berdasarkan jumlah rekomendasi yang dibuat kepada eksekutif juga minim.

Selama 2019, DPRD Kota Blitar hanya membuat satu dokumen rekomendasi kepada eksekutif.

"Untuk itu, ke depan, sejumlah kekurangan dalam indeks demokrasi harus diperbaiki, sedang yang sudah baik harus terus ditingkatkan. Demokrasi merupakan bagian dalam proses pembangunan," kata Rudy.

Editor: Dwi Prastika

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved