Breaking News:

Ratusan Perangkat Desa di Kabupaten Mojokerto Aktif Kepesertaan BPJamsostek Berpeluang Terima BSU

773 perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto berpeluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ke

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Yoni Iskandar
Ilustrasi Perangkat Desa 

 TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Sebanyak 773 perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto berpeluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Mereka tercatat aktif sebagai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sehingga akan menerima BSU senilai Rp.600 ribu selama empat bulan atau sekitar Rp.2,4 juta.

Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistyo, menjelaskan secara prinsip ada pemberi kerja dan penerima pekerjaan apapun itu dalam berbagai bidang disebut pekerja termasuk perangkat desa.

Sehingga pekerja telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Permenaker tentang BSU seperti memiliki NIK, gaji dibawah Rp.5 juta dan aktif kepesertaan BPJamsostek minimal Juni 2020, rekening bank dan lainnya maka yang bersangkutan dapat diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Data pekerja yang memenuhi syarat sesuai Permenaker terkait BSU apapun jenis usaha dan pekerjaannya mereka adalah bekerja itulah yang kami usulkan sebagai calon penerima BSU," ungkapnya, Selasa (1/9/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mojokerto, Mukhammad Hidayat mengatakan perangkat desa yang tercatat telah memiliki BPJamsostek yaitu ada 85 desa dari 299 desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Cara Mudah Sambungkan Rekening Bank Buat Dapat Insentif Kartu Prakerja, Login di www.Prakerja.go.id

Tak Lolos Seleksi Kartu Prakerja? Coba Lagi Daftar di Gelombang 7, Ini Bocoran Waktu dan Sisa Kuota

Angbeen Rishi Hamil Muda, Ajak Adly Fairuz Ngemall Borong Printilan Bayi dan Bumil: Pakmil Nemenin

"Perangkat desa aktif kepesertaan BP Jamsostek yaitu berjumlah 773 orang dari 85 desa," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Kepesertaan BPJamsostek bagi perangkat desa, tutur Hidayat, dalam penyelenggaraan itu sifatnya tidak wajib lantaran menyesuaikan kemampuan desa setempat. Sebab, tidak semua desa mampu membiayai iuran BPJamsostek untuk perangkat desanya. Biasanya, biaya BPJamsostek bagi perangkat desa ditanggung dari dana Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Tidak wajib (BPJamsostek, Red) karena itu pilihan untuk perangkat desa yang menyesuaikan dengan kemampuan desa," ucap dia kepada TribunJatim.com.

Data dihimpun di lapangan, perangkat desa di Kabupaten Mojokerto yang tercatat sebagai kepesertaan BPJamsostek paling banyak yaitu di Desa Centong, Kecamatan Gondang sebanyak 17 orang yang aktif BPJamsostek pada Maret 2020.

Kemudian, Desa Bening, Kecamatan Gondang (Aktif April 2019) , Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo (Aktif November 2019) masing-masing 16 perangkat desa aktif kepesertaan BPJamsostek.

Desa Karanglo, Kecamatan Pungging (Aktif Februari 2018) dan Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro (Maret 2019) yang masing-masing sebanyak 14 perangkat desa kepesertaan BPJamsostek.

Sedangkan, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas ada 9 perangkat desa terdaftar kepesertaan BPJamsostek pada Januari 2018.

Kepala Desa Ketapanrame, Zainul Arifin membenarkan bahwa ada 9 perangkat desa yang tercatat sebagai kepesertaan BPJamsostek. Iuran BPJamsostek memakai dana Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada 2020 sebesar Rp.1.847.974.000.

"Ada 9 orang perangkat desa masuk peserta BPJamsostek iuran setiap orang Rp.22.570 sehingga total senilai Rp.203.130 setiap bulan," tandasnya. (Mohammad Romadoni/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved