Breaking News:

Rapat Paripurna DPRD Nganjuk Setujui Pengesahan Perda PAPBD 2020 dengan Sejumlah Rekomendasi Banggar

DPRD Nganjuk setujui dan sahkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 jadi Perda.

SURYA/Achmad Amru Muiz
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono bersama Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat tanda tangani pengesahan Raperda PAPBD menjadi Perda PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2020. 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - DPRD Nganjuk setujui dan sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini setelah Komisi-komisi DPRD Nganjuk dan Badan Anggaran DPRD Nganjuk bersama Tim Anggaran Pemkab Nganjuk melakukan pembahasan sekitar dua pekan.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, dalam pembahasan PAPBD tahun 2020 berlangsung cukup dinamis.

Dengan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat maka pembahasan PAPBD dapat dilaksanakan dengan cepat dan cermat untuk program-program pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

"Kami apresiasi tinggi kepada semua anggota Komisi DPRD dan Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Eksekutif yang telah bekerja maksimal dan cepat sehingga PAPBD tahun 2020 bisa secepatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk," kata Tatit Heru Tjahjono usai rapat Paripurna DPRD Nganjuk, Rabu (9/9/2020).

Sedangkan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Nganjuk, Maryanto mengatakan, ada sembilan rekomendasi Badan Anggaran dalam pembahasan PAPBD tahun 2020. Dimana rekomendasi tersebut diharapkan bisa dilaksanakan Pemkab Nganjuk untuk dapat memberi manfaat bagi rakyat Kabupaten Nganjuk.

"Seperti didapatnya Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kabupaten Nganjuk, Badan Anggaran DPRD meminta pemanfaatanya bisa tepat sasaran sehingga memberi manfaat besar bagi rakyat. Dan diharapkan kinerja Pemkab Nganjuk bisa lebih baik dalam pengelolaan laporan keuangannya sehjngga nantinya bisa mendapatkan DID lebih banyak untuk rakyat," kata Maryanto.

Untuk itu, dikatakan Maryanto, setelah PAPBD disetujui menjadi Perda Kabupaten Nganjuk maka pelaksanaan program-program pembangunan dan kegiatan di Kabupaten Nganjuk harus bisa segera dilaksanakan sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. Dengan demikian, meski masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 roda pembangunan di Kabupaten Nganjuk harus tetap bisa dijalankan untuk kesejahteraan rakyat Nganjuk, terutama dampak dari Pandemi Covid-19 itu sendiri.

"Makanya, Banggar berharap setelah Perda PAPBD disahkan maka harus segera direalisasikan," tandas Maryanto.

Semebntara Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat mengatakan, pihaknya berterima kasih dengan DPRD Nganjuk yang telah menyetujui pengesahan Raperda PAPBD 2020 menjadi Perda PAPBD tahun 2020.

"Dan kami akan perhatikan dan laksanakan semua rekomendasi Badan Anggaran DPRD untuk bisa dilaksanakan oleh OPD terkait Pemkab Nganjuk," tutur Novi Rahman Hidhayat

Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved