Breaking News:

Ajak Penyelenggara dan Partai Politik Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan Pilwali Blitar

Polres Blitar Kota menggelar deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan Pilwali Blitar

Surya/samsul hadi
Peserta deklarasi ikut menandatangani pernyataan patuh protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilwali Blitar 2020, Kamis (10/9/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Polres Blitar Kota menggelar deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan Pilwali Kota Blitar 2020, Kamis (10/9/2020).

Deklarasi diikuti KPU, Bawaslu, Gugus Tugas, DPRD, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, dan organisasi masyarakat.

Mereka berkomitmen disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilwali Blitar 2020.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela mengatakan saat ini masih pandemi Covid-19. Tren kasus Covid-19 secara nasional terus meningkat termasuk Kota Blitar. Tetapi, pesta demokrasi harus tetap dilaksanakan.

"Pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Untuk itu, dalam kegiatan ini, kami semua berkomitmen disiplin mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tahapan Pilkada," kata Leonard.

Raffi Pergoki Kelakuan Hotman Paris, Apresiasi Caranya Cegah Covid-19, Bagus, Sampai Tak Digubris

Kampanye Pilkada 2020 di Malang Dibolehkan, Ini Skema Pengamanannya

Pesan Dr Machmud Sebelum Meninggal Karena Covid-19 : Dokter Harus Pakai APD

Dikatakannya, aturan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada sudah ada. Yaitu, PKPU No 6 Tahun 2020 dan PKPU No 10 Tahun 2020 sudah mengatur tegas terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

"Dari TNI, Polri, dan Pemkot juga sudah ada payung hukum yakni Inpres No 6 Tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan," katan kepada TribunJatim.com.

Menurut Leonard, terkait sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan menjadi wewenang polisi tapi dalam konteks berbeda. Bagi siapa saja yang tidak patuh atau melakukan perlawanan hukum bisa dijerat pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 218 KUHP.

"Itu upaya terakhir dalam penindakan. Sekarang kami lebih fokus dalam upaya pencegahan terlebih dulu," katanya. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved