Breaking News:

Tak Maksimal Distribusi Kartu Tani, Petani di Kabupaten Pasuruan Terancam Gagal Panen

Para petani di wilayah Kecamatan Purwodadi dan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terancam gagal panen

(Surya/Galih Lintartika)
Ketua Komisi II Joko Cahyono saat bertemu dengan petani di wilayah Kecamatan Purwodadi dan Tutur. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Para petani di wilayah Kecamatan Purwodadi dan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terancam gagal panen setelah pendistribusian kartu tani dari BNI 46 berantakan.

Selain itu, kartu tani yang sudah dibagikan ternyata juga belum bisa dipergunakan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono menyebut, ada indikasi ketidaksiapan BNI 46 sebagai bank yang ditunjuk pemerintah untik pendistribusian dan pemanfaatan kartu tani ini.

"Elektronik sistem yang menjadi acuan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi belum berfungsi dengan baik," kata Joko, Jumat (11/9/2020) saat bertemu dengan perwakilan kelompok tani.

Dikatakan dia, petani yang sudah mengisi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) belum diberikan kartu tani. Sehingga mereka tidak bisa menebus pupuk bersubsidi.

Joko menerangkan, persoalan juga dialami petani yang sudah memiliki kartu tani, tetapi tidak bisa menebus pupuk subsidi di kios yang ditunjuk.

Izin Moratorium Tambang Dibuka, Bupati Lumajang Resmikan Jalur Khusus Truck Pasir

PKB Siapkan Sanksi Tegas untuk Kader yang Mbalelo dan Tidak Mendukung Calonnnya

Alasan Sarah Dee Rela Rawat Nino Elkasih yang Stroke & Lumpuh, Terima Dituding Pansos, Singgung CLBK

Pemilik kios pupuk tidak berani menjual pupuk subsidi berdasarkan foto lahan, karena tidak didukung regulasi dari Pemkab Pasuruan.

“Terhambatnya penebusan pupuk subsidi ini berdampak pada ancaman gagal panen. Petani tidak bisa tepat waktu menebar pupuk pada tanamannya,” urainya kepada TribunJatim.com.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC NasDem Kabupaten Pasuruan ini menyebut, regulasi yang ketat ini mewajibkan pembelian pupuk menggunakan foto lahan sawah.

Di sisi lain, juga jarus mendapatkan persetujuan dari Bupati Pasuruan. Ironisnya, Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan belum merespon untuk mengatasi problem petani.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Jika BNI 46 dan Pemkab Pasuruan tidak bisa memberikan solusi bagi petani, kami akan mengadukan karut marut kartu tani ini ke Kementerian Pertanian,” tutupnya kepada TribunJatim.com. (lih/Tribunjatim.com)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved