Breaking News:

Inilah Tanggapan Pemprov Jatim Terkait Tuntutan Driver Ojek Online

Beberapa perwakilan driver ojek online (Ojol) roda dua dan roda empat, diterima oleh pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audiensi,

Febrianto/Tribunjatim
Suasana pertemuan antara perwakilan Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid II dengan beberapa instansi terkait di kantor gubernur, Selasa sore (15/9/2020) 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Beberapa perwakilan driver ojek online (Ojol) roda dua dan roda empat, diterima oleh pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audiensi, Selasa siang (15/9/2020).

Kendati demikian, pertemuan antara anggota Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid II dengan beberapa instansi terkait berjalan dengan alot. Mereka menyampaikan tuntutannya satu persatu. Sehingga, kegiatan tersebut berakhir pada waktu sore hari.

Dimulai dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), pengurangan potongan aplikasi, standarisasi tarif untuk semua aplikasi, legalitas ojol roda dua, jaminan keamanan driver ojol di seluruh wilayah, dan tuntaskan kasus hukum penganiayaan terhadap driver online.

Erwin Indra Widjaja, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, mengatakan, sebenarnya ibu gubernur sudah memberikan bantuan (JPS) melalui kabupaten atau kota se Jatim.

"Didalamnya terdapat salah satu substansi adalah masyarakat yang berhak menerima itu adalah masyarakat terdampak Covid-19. Salah satu penerima adalah teman teman ojol," ujarnya usai audiensi kepada TribunJatim.com.

Rekan rekan ojol bisa berkoordinasi dengan penyalur JPS Kabupaten atau Kota setempat. Dengan hal itu, semua kendala bisa tercover.

Busana Ekspresi Si Ekstrovert dalam Koleksi Enchanted Rancangan Desainer Anastasia

Madura United Siap Hadapi Virus Corona Tanpa Kepanikan: Sudah Ada SOP-nya

VIRAL Bocah 15 Tahun Nikahi Belia 12 Tahun, ‘Hukuman’ Pulang Malam, Keluarga Cewek Ngotot: Kawinkan

"Kendala mereka ada komunikasi yang kurang baik. Di JPS ada beberapa media seperti radar bansos. Itu juga menjaring masyarakat yang terdampak covid dan memang tidak menerima bantuan dari manapun," tuturnya.

Untuk sementara, lanjut Erwin, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut kepada gubernur, akan dicek lagi, dan diklarifikasi.

"Kalau mereka benar benar belum pernah dapat bantuan sosial akan kami sampaikan ke bu gubernur, bagaimana tindak lanjut berikutnya dan yang paling penting adalah penerima bantuan sosial tidak boleh double," paparnya kepada TribunJatim.com.

"Tidak boleh menerima bantuan dari instansi manapun. Prinsipnya disitu," imbuhnya.

Masih kata Erwin, bagi warga yang berdomisili di Surabaya tapi KTP dari luar bisa mendapatkan lewat aplikasi radar bansos. Ini terbuka untuk siapapun dan sudah ada beberapa masyarakat, baik yang asli Jatim atau tinggal di Jatim dengan domisili luar. Melalui radar bansos dan membawa NIK dan KK.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Kominfo Jatim, Nirmala Dewi, mengatakan, ini perlu ada komunikasi antara pemilik aplikasi dengan teman teman yang menggunakan aplikasi.

Detik-detik Maling Gagal Curi Motor di Malang, Ternyata karena Posisi Kunci Stang Motor

"Pemerintah nanti memfasilitasi komunikasi supaya tidak terjadi penafsiran yang salah. Jadi bisa didiskusikan, terutama soal tarif yang berbeda beda," terangnya.

Padahal, lanjut Dewi, sudah ada batasnya baik nilai minimal maupun maksimal. Ia juga berharap, lewat pertemuan itu bisa disampaikan dan diselesaikan permasalahan yang kecil. Tanpa harus turun ke jalan.

"Insyallah akan kami temukan teman teman ojol dengan pihak aplikator secara zoom," pungkasnya. (Febrianto/Tribunjatim.com)

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved