Respon NU Tuban Terkait Penundaan Pilkada, Risiko Penyebaran Covid-19 Memang Ada

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), meminta tahapan Pilkada 2020 agar ditunda demi kemanusiaan, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Hal itu tertuang pada tiga poin dalam surat tertanggal 20 September 2020, yang ditandatangani Ketua Umum KH Said Aqil Siroj dan H.A Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini.

Jika Pilkada Serentak 2020, 9 Desember resmi ditunda, maka tentu akan berdampak bagi Kabupaten Tuban yang ikut melangsungkan pesta demokrasi.

• Bocor Sikap Gading ke Gisel Pasca Cerai, Ayah Gempi Tolak Tegas Eks Istri? Orang Gak Perlu Tahu

• Cut Syifa Sudah Nikah? Sikap Adik dan Ibu Rangga Azof Beda, Lihat Video Ultah & Foto Calon Ipar

"Sebagai organisasi di bawah tentu akan ikut apa kata pusat, hierarkinya memang begitu," kata Sekretaris PCNU Tuban, Wiwid Agung Wibowo dikonfirmasi, Minggu (20/9/2020).

Dijelaskan pria yang juga sebagai Ketua Kadin Tuban tersebut, mengenai permintaan penundaan Pilkada tentu bukan sembarangan disampaikan, melainkan sudah ada kajiannya dari PBNU.

Potensi resiko klaster Pikada memang dimungkinkan tinggi, saat kampanye lalu saat pemilihan di TPS.

Bagaimana nanti usia resiko tinggi (risti) yang ingin menyalurkan hak suara, itu tentu juga menjadi pertimbangan.

"Kita tentu sepakat dengan PBNU, semua sudah melalui kajian. Namun semua kembali kepada pemerintah, apakah Pilkada ditunda atau tidak," pungkasnya.

• Kejujuran Gisel Masih Sayang Gading Marten, Banget, Nangis Tiap Datangi Studio: Sedihnya Gak Habis

Berikut isi tiga poin sikap PBNU terkait penundaan Pilkada Serentak 2020.

Pertama, meminta KPU, Pemerintah dan DPR untuk menunda tahapan pilkada serentak 2020 hingga masa tahap darurat kesehatan ini terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

Kedua, meminta untuk merealisasikan untuk anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Ketiga, selain itu Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi konferensi besar 2012 di kempek cirebon, perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan biaya politik tinggi.

• Reaksi Istri Korban Mutilasi di Apartemen Kalibata, Acuh? Bocor Sosok dan Pekerjaan Tak Sembarangan

Sekadar diketahui, terdapat tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Tuban 2020.

Di antaranya, Aditya Halindra Faridzki-Riyadi sebagai Cabup-cawabup pada Pilkada Tuban, diusung Golkar, Demokrat dan PKS, dengan perolehan total 15 kursi.

Khozanah Hidayati-Muhammad Anwar diusung PKB dengan perolehan 16 kursi, lalu NasDem dengan dua kursi dan Hanura satu merapat sebagai partai pendukung. Kemudian Partai Gelora non Parlemen juga merapat. 

Setiajit-Armaya Mangkunegara (Setianegara, red) diusung PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PPP dan PBB dengan total 16 kursi parlemen. (SURYA/M Sudarsono)

Editor: Pipin Tri Anjani