Tito Karnavian Tak Setuju Kampanye Pilkada 2020 Dibatasi, PBNU & PP Muhammadiyah Minta Ditunda

Mendagri Tito Karnavian tak setuju jika kampanye Pilkada 2020 dibatasi, PBNU dan PP Muhammadiyah minta penyelanggaran ditunda saja.

Penulis: Alga | Editor: Sudarma Adi
setkab.go.id
Pilkada serentak 2020 

TRIBUNJATIM.COM - Pilkada Serentak 2020 mengundang sorotan masyarakat karena kabarnya diizinkan mengadakan konser akbar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengaku tak setuju rapat umum maupun konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan banyak orang dan berpotensi penularan Covid-19.

Meski begitu, Tito Karnavian tak setuju semua kegiatan harus dibatasi, karena paslon non-petahana yang bertarung di Pilkada akan dirugikan.

Nikita Mirzani Ingin Tambah Anak Lagi dan Sosok Ayahnya Harus Bule: Enggak Masalah Kumpul Kebo

Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat webinar bertajuk 'Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi', pada Minggu (21/9/2020).

"Tidak fair kalau semua kerumunan dibatasi. Yang diuntungkan adalah petahana karena pertahanan dari 270 daerah."

"Kalau saya tidak salah 224 petahana yang ikut bertanding lagi," kata Tito Karnavian.

"Petahana ini diuntungkan karena mereka memiliki elektabilitas dah populer. Di samping itu juga bisa menggunakan power-nya," tambahnya.

Nikita Mirzani Cari Donor Sperma, Ingin Punya Anak Lagi dari Bule, Sebut Orang Kumpul Kebo Tentram

Menurut Tito Karnavian, perlunya ruang bagi non petahana umtuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Untuk itu, Tito Karnavian mengusulkan agar PKPU No 10 Tahun 2020 Pasal 63 ayat 2 yang disebutkan syarat kegiatan tersebut yakni kegiatan dibatasi maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas di daerah setempat agar diubah.

Mantan Kapolri ini mengusulkan agar maksimal hanya 50 orang.

Dia mendorong adanya konser secara virtual yang bisa dibagikan melalui siaran streaming, sehingga bisa dilihat dan disaksikan oleh banyak orang.

Gisella Anastasia Ingin Rujuk, Roy Marten Wanti-wanti ke Gading Jangan Cari Artis Lagi: Ribet!

"Kalau 50 orang prinsipnya jaga jarak bisa dan digelar di ruangan tertutup bukan di ruang terbuka sambil mendorong kampanye daring."

"Kemudian kampanye daring itu bisa mencapai ribuan orang, ratusan ribu, apalagi live streaming," tutur Tito Karnavian.

"Kemudian konser pun boleh, konser daring seperti beberapa kali dilakukan yang diinisiasi oleh Ketua MPR."

"Misalnya konser daring yang pidato di ruangan ini, musiknya di sana, pendengarnya di tempat lain," harap mantan Kapolda Papua ini.

Bocor Sikap Gading ke Gisel Pasca Cerai, Ayah Gempi Tolak Tegas Eks Istri? Orang Gak Perlu Tahu

Senada, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebaiknya ditunda hingga status darurat pandemi ini dapat dilewati bersama.

Permintaan Said Aqil Siroj ditujukan untuk KPU, pemerintah, dan DPR RI.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Baru Terungkap Inti Permasalahan Gading-Gisel Sampai Cerai, Hampir 2 Tahun Disimpan? Sudah Capek

Ia menjelaskan jika Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan masih sulit untuk menghindari penularan Covid-19.

"Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," imbuhnya.

Permintaan penundaan Pilkada ini bukan tanpa alasan, menurutnya anggaran Pilkada dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi," kata Said Aqil Siradj.

Yan Vellia Ziarah ke Makam Didi Kempot, Ungkap Soal Hal Pribadi Dory Harsa dan Alasan Tak Diundang

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menganjurkan KPU untuk meninjau kembali jadwal pelaksannan Pilkada ditengah pandemi Covid-19.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya," ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.

Haedar Nashir menjelaskan jika keselamatan masyarakat lebih penting daripada melaksanakan Pilkada ditengah pandemi.

 "KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."

 "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujarnya.

Jadi Pengantin Baru, Dory Harsa Malam-malam Dibuat Lemas Nella Kharisma, Merengek Manja ke Istri

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengusulkan KPU mengubah PKPU terutama terkait pelibatan massa secara tatap muka.

"Bawaslu mengusulkan agar KPU melakukan perubahan PKPU Kampanye," ujar Fritz kepada Tribunnews.com, Rabu (12/9/2020).

Terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Pasal 59 dan 63 dalam PKPU ini berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam tahapan Pilkada 2020.

Pada Pasal 59, diatur tentang debat publik yang membolehkan 50 pendukung hadir. Pasal 63 mengatur tujuh jenis kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan UU.

Antara lain, tidak dilarang melakukan konser musik.

Fritz mengatakan masih ada waktu untuk melakukan perubahan, sebelum berlangsungnya waktu kampanye Pilkada.

"Agar konser dan hal-hal yang melibatkan massa dapat dibatasi."

"Meskipun kita sepakat bahwa ada penerapan protokol kesehatan, kepatuhannya merupakan tantangan bersama," tutur Fritz.

2 pasal dalam PKPU 10, yakni Pasal 59 dan Pasal 63, menuai kritik dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sebab, aturan pada 2 pasal tersebut dikhawatirkan berpotensi menghadirkan banyak orang.

Download MP3 Kumpulan Lagu Minang Terpopuler Full Album 2020: Thomas Arya, Ipank hingga Ovhi Firsty

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito : Tidak Fair Kalau Semua Kerumunan Kampanye Dibatasi, yang Diuntungkan Petahana dan PBNU dan PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada di Tengah Darurat Pandemi.

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved