Breaking News:

Pilkada Ponorogo

Segini Harta Kekayaan 4 Kandidat Pilkada Ponorogo 2020

Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Sugiri Sancoko-Lisdyarita mendapatkan nomor urut 1 (satu) dalam pengundian nomor urut paslon bupati dan wakil bupati Ponorogo, Kamis (24/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat untuk mengikuti Pilkada Ponorogo 2020

Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (1LHKPN) tersebut harus dilampirkan Paslon saat mendaftar ke KPU Ponorogo pada 4 - 6 September yang lalu.

"Seluruh calon sudah menyerahkan. Namun memang di tanda terima tersebut tidak disebutkan nominal angka kekayaannya. Ya hanya tanda terima yang bisa dicek barcodenya di situs KPK," kata Divisi Teknis Penyelenggara KPU Ponorogo, Arwan Hamidi, Selasa (29/9/2020).

Di situs kpk.go.id sendiri memang sudah dipublikasikan LHKPN dari ke 4 kandidat.

Rinciannya, harta kekayaan Sugiri Sancoko adalah sebesar Rp 5 miliar, tepatnya Rp 5.037.549.500.

Lalu harta kekayaan Lisdyarita sebesar Rp 13 miliar tepatnya Rp 13.037.971.545.

Sedangkan harta kekayaan Ipong Muchlissoni adalah sebesar Rp 38 miliar tepatnya Rp 38.019.284.028.

Dan harta kekayaan Bambang Tri Wahono sebesar Rp 2,9 miliar atau tepatnya Rp 2.928.000.000.

Arwan menyebutkan, harta kekayaan yang dilaporkan tersebut adalah harta kekayaan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Rizky Billar Ketakutan Belum Nikahi Lesty Kejora, Terucap saat Hadapi Momen Bahaya, Ending Dipeluk

Amarah Meggy Wulandari Soal Cibiran ke Suami dan Anak, Langsung Tindak Cepat? Urusan Akan Panjang

Daftar Mobil Bekas Murah Harga di Bawah Rp 50 Juta Keluaran Tahun 2000-an, Mobil Kia hingga Hyundai

"Paslon mempunyai kewajiban untuk mengumumkan ke masyarakat paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara," kata Arwan.

Namun jika Paslon berhalangan, KPU dapat membantu untuk mengumumkannya.

"Kalau tidak diumumkan, akan terkena sanksi administrasi. Tapi sebenarnya saat ini masyarakat sudah bisa cek di web KPK," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved