TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Ribuan elemen masyarakat yang melakukan aksi 'Mosi Tidak Percaya' di depan Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Kamis (8/7) berlangsung ricuh.

Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian.

Keributan itu terjadi lantaran massa memaksa masuk ke kantor DPRD. Namun mereka dihalau petugas kepolisian yang sudah bersiaga.

Situasi semakin memanas setelah terjadi pelemparan botol bekas air mineral, batu dan benda tumpul lainnya ke Gedung DPRD.

Sebelum kerusuhan terjadi, massa yang berdatangan terlihat menyampaikan aspirasi dengan membawa sejumlah poster tuntutan. Diantaranya bertuliskan 'Cipta Kerja Bikin Sengsara', 'DPR Luwih Tego Teko Mantanku, 'Upah Dibayar Loe Kira Open BO'.

• Aksi Vandalisme Merebak di Tulungagung, Tulisan Cacian Tolak Omnibus Law, Ini Reaksi Satpol PP

• Selain Melempar Bom Molotov dan Batu, Massa Aksi Juga Rusak Motor dan Pos Timur DPRD Kota Malang

• BREAKING NEWS - Ratusan Mahasiswa Tuban Demo Tolak Omnibus Law, Polisi Jaga Ketat Akses Masuk DPRD

"DPR anda dibayar untuk bela rakyat bukan untuk membela pengusaha-pengusaha yang ada di Lumajang," kata salah satu orator yang berdiri di mobil komando.

Ribuan massa tersebut menuntut agar DPR RI dan Pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Sementara itu, kondisi di lokasi sekarang masih memanas. Terlebih salah satu massa mengaku terkena pukul polisi saat bentrokan terjadi.

Selain melanjutkan orasi, massa juga meminta klarifikasi atas insiden tersebut.

"Kita disini sepakat melakukan aksi damai. Kawan kami ada yang kena pukul Pak Kapolres harus tanggung jawab," ucapnya kepada TribunJatim.com. (Tony H/Tribunjatim.com)