Breaking News:

UU Cipta Kerja

DAFTAR Hoaks yang Dibantah Presiden Jokowi dalam UU Cipta Kerja, soal Upah hingga PHK, Cek Faktanya

Berikut ini daftar 7 hoaks di UU Cipta Kerja yang dibantah oleh Presiden Jokowi.

Penulis: Ani Susanti | Editor: Januar
Kompas TV dan Kompas.com/Kristianto Purnomo via WartaKota
Presiden Jokowi saat jelaskan substandi UU Cipta Kerja (kiri) dan demo menentang UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Kamis (8/10/2020). 

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Jokowi akhirnya muncul di tengah heboh demo penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di sejumlah daerah.

Melansir dari Kompas.com, Jokowi merilis peryataan resmi.

Di antaranya, Jokowi memaparkan beberapa alasan perlunya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggairahkan iklim investasi yang masuk ke Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu menyinggung soal disinformasi atau hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja.

Penyebaran informasi yang keliru itu disebut satu di antara demostrasi besar-besaran.

Sosok Pencetus UU Cipta Kerja Bukan Jokowi, Luhut Bongkar Proses Awal: Jangan Jadi Negara Alien

Berikut ini daftar 7 hoaks di UU Cipta Kerja yang dibantah oleh Presiden Jokowi sebagaimana dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (10/10/2020):

1. Upah minimum dihapus

Jokowi menegaskan jika upah minimum di UU Cipta Kerja masih diberlakukan seperti halnya yang sudah diatur di UU Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, baik UMP maupun UMK.

"Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional tetap ada," kata Jokowi.

Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja memang menghapus mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved