Breaking News:

Ketua Komisi III DPRD Malang Sebut UU Cipta Kerja Harus Disertai Perda: Tidak Boleh Bertentangan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Darmadi nyatakan UU Cipta Kerja perlu sosialisasi. Penerapan harus dengan Perda: tidak boleh bertentangan.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Aksi unjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyatakan UU Cipta Kerja Omnibus Law masih memerlukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

"Karena UU Omnibus Law ini merangkum beberapa undang-undang sejenis menjadi satu. Jadi harapannya nanti tidak ada tumpang tindih kewenangan dan saling menunggu antar kementerian," terang Darmadi, dikonfirmasi TribunJatim.com pada Jumat (9/10/2020).

Kata Darmadi, UU Omnibus Law Cipta Kerja tak bisa langsung dijalankan begitu saja.

 Tip Bisnis Sektor Kelautan dan Perikanan Tembus Amerika, KINSOV 5: Jangan Latah Lihat Produk Bagus

Waduk Siman Kediri Ramai Wisatawan, Berkah New Normal, Pedagang Bisa Kantongi hingga Rp 4 Juta

Karena harus disertai Peraturan Daerah (Perda) dalam penerapannya.

"Salah satunya termasuk Perda tentang Ketanagakerjaan harus mengacu pada itu (Undang-Undang). Jadi tidak boleh bertentangan," tutur politisi PDIP itu.

Terakhir, Darmadi berpesan agar pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait UU yang kini menimbulkan banyak penolakan tersebut.

"Jadi ini yang perlu disosialisasikan, bukan saat UU ini di dok dan ditandatangani Mensesneg, maka harus dijalankan. Karena tetap harus ada aturan-aturan yang mengikuti untuk pelaksanannya," terang Darmadi

Penulis: Erwin Wicaksono

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved