Breaking News:

Ngendon di Mabes Polri, Kasus Dugaan Penggelapan Senilai Rp 37 Miliar Dilimpahkan Ke Polda Jatim

Ngendon di Mabes Polri selama dua tahun akhirnya kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 37 miliar dilimpahkan ke Polda Jatim.

Surya/samsul Arifin
Samsodin (tengah) saat berada di Mapolda Jatim. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ngendon  di Mabes Polri selama dua tahun akhirnya kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 37 miliar dilimpahkan ke Polda Jatim

Kasus ini mencatut salah satu wakil bupati kabupaten di Jatim. Kuasa Hukum pelapor, Mohamad Samsodin mengatakan kasus ini sempat jalan di tempat. Akan tetapi pihak Polda Jatim mengundangnya dalam gelar perkara.

Samsodin menjelaskan kasus ini bermula dari pergantian pengurus salah satu yayasan perguruan silat. Setelah kepengurusan berganti, pengurus lama tidak mau menyerahkan sejumlah aset dan dana total Rp 37 miliar untuk kebutuhan pengurus baru.

Dalam LP, Samsodin mengatakan Wabup tersebut dilaporkan melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan.

"Sebenarnya kita secara persuasif, kekeluargaan, karena dasar kita persaudaraan, jalur itu sudah kita lakukan dengan duduk bersama. Faktanya sampai saat ini belum diserahkan, ini berkenaan dengan anggaran dan dana aset. Bahasanya Laporan Pertanggungjawaban beliau selama menjabat," terangnya, Selasa, (20/10/2020). 

Baca juga: Terekam Rizky Billar Pukul Kepala Lesty Kejora, Mantan Rizki DA Langsung Syok: Kasar, Masa Dia Gini!

Baca juga: Maling Motor di PPS Gresik Ternyata Spesialis Kunci Menempel di Motor

Baca juga: Batu Bata Diduga Peninggalan Sejarah Ditemukan di Alas Kasinan, BPCB Trowulan: Persis di Songgoriti

Ihwal dana tersebut, sejumlah Rp 8,7 miliar berupa aset yang cukup banyak. Seperti, padepokan, hotel dan tanah senilai Rp 29 miliar sehingga total Rp 37 miliar. 

Hingga kini, Samsodin menyebut terlapor yang dilaporkan belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Padahal, Samsodin mengatakan alat bukti yang telah diserahkan pihaknya mke polisi sudah cukup lengkap. Kendati demikian, Samsodin mengapresiasi Polda Jatim yang mau melakukan penyelidikan kasus ini.

"Tahapannya sudah cukup bagus, kita hanya menuntut keadilan atas dasar laporan kita. Kita sebagai warga negara disetarakan bagaimana keadilan itu. Yang melaporkan pengurus baru yang terpilih berdasarkan akta notaris, jadi secara hukum punya legal standing," ujarnya.

Selain itu, Samsodin menyebut selama ini pihaknya telah mencoba cara persuasif dan secara kekeluargaan. Namun, tidak dan hasil dan itikad baik dari terlapor.

"Kami tidak menuntut apa-apa pada prinsipnya bagaimana proses penyerahan yayasan kepengurusan ini secepatnya. Sehingga yayasan kembali ke tujuan dan visi misi Yayasan sehingga untuk menata bisa maksimal. Sudah ketemu, responnya dingin, tidak ada respon positif buat kami sendiri. Atau bisa jadi ada orang yang sengaja memperkeruh. Kami yakin terlapor orang baik, kami yakini itu," bebernya kepada TribunJatim.com.

Ia berharap penyidik Polda Jatim bisa menangani kasus ini hingga menemui titik terang. 

"Kami mencari kebenaran dan keadilan. Pada intinya saya mempercayakan pada Polda Jatim untuk menyidik kasus ini. Saya meyakini itu, semoga harapan ini bisa direalisasikan dan berlanjut pada proses selanjutnya yaitu pemberkasan dan tahap dua sehingga bisa ke pengadilan. Kami hanya butuh sebuah kepastian hukum," tandasnya. 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved