Breaking News:

LMK Nasional Dukung PP Penarikan Royalti Platform Musik Digital: Dorong Gairah Bisnis Entertainment

Ketua LMK Nasional, Yurod Saleh menyatakan sangat mendukung langkah optimasi hak pencipta lagu. Disebut akan menggairahkan bisnis entertaiment.

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Hefty Suud
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Suasana acara pengawasan dan evaluasi LMK di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (22/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Nasional Yurod Saleh menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah ini. 

Yakni, mengupayakan hak pencipta lagu, supaya mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari lagu ciptaannya.

Menurutnya Ketua LMK Nasional, langkah ini akan menggairahkan bisnis di bidang kreatif dan entertainment. 

Baca juga: Ustadz Yusuf Mansur Kenang Pimpinan Pondok Gontor KH Syukri Zarkasyi: Ayah Bagi Para Santri

Baca juga: Raihan Apik JCI East Java Meski di Tengah Pandemi, Berharap Bisa Makin Solid Ke Depannya

Karena selama ini belum ada aturan yang melindungi pemilik hak cipta di dunia maya/ digital. 

“Disamping presentase pembagian hak-hak dari masing-masing stakeholder, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut nantinya harus lebih punya taring agar bisa menjadi dasar penertiban pemanfaatan sebuah hak cipta,” terangnya. 

Kegiatan yang dibuka Kadiv Yankumham Subianta Mandala itu ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO). 

Baca juga: Sampai Nangis Kejer, Kekeyi Ungkap Benci dengan Ayah Kandungnya, Dulu Kerap Dibully Anak Haram

Baca juga: Dampak Over Loading dan Over Dimensi, Polda Jatim Tilang Ribuan Angkutan Barang

Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, saat ini rancangan PP terkait royalti dan pemegang hak terkait itu sedang digodok. 

“Selama ini belum ada aturan yang mengatur hal itu, tentunya ini sangat merugikan pemilik hak cipta seperti pencipta lagu, production house maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),” ujar Plt Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dede Mia Yusanti pada acara pengawasan dan evaluasi LMK di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis, (22/10/2020).

Dede menyebutkan, secara umum LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved