Breaking News:

Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya

Besok, Sekitar 15 Buruh akan Kembali Berdemo Tolak Omnibus Law di Surabaya

Gejolak aksi tolak Omnibus Law akan kembali dilakukan oleh para pekerja dan buruh se-Jatim pada Selasa, (27/10/2020) esok.

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Pipin Tri Anjani
TribunJatim.com/Samsul Arifin
Suasana aksi tolak omnibus law di depan Grahadi beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gejolak aksi tolak Omnibus Law akan kembali dilakukan oleh para pekerja dan buruh se-Jatim pada Selasa, (27/10/2020) esok. 

Aksi tersebut akan diikuti oleh 16 konfederasi buruh diantaranya KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI. 

Kemudian FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI dan FSP FARKES SPSI.

Sebanyak 15 ribu buruh akan berdemo berpusat di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Hal ini dikatakan Jubir Serikat Pekerja, Jazuli. 

Baca juga: Temui Pendemo, Atas Nama Pribadi Sutiaji Tanda Tangani Tuntutan BEM Malang Raya Tolak Omnibus Law

Baca juga: Ditangkap Saat Jambret Tas, Pemuda Surabaya Bongkar Komplotan Curanmornya

"Massa aksi diperkirakan mencapai 15 ribu orang dari berbagai daerah kawasan industri di Jatim," ujarnya, Senin, (26/10/2020). 

Jazuli menambahkan, massa aksi akan bergerak secara bergelombang dari kawasan-kawasan industri menuju titik kumpul utama di Bundaran Waru, Kebun Binantang Surabaya (KBS) dan Kawasan Industri Margomulyo sekitar pukul 12.00 WIB.

Lalu, bersama-sama menuju kantor Gubernur Jawa Timur, diperkirakan massa aksi sampai di Jalan Pahlawan Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB.

Aksi ini, lanjut Jazuli, merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu serta buntut dari ketidakpuasan buruh saat pertemuan dengan Menkopolhukam RI di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2020. 

"Dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apapun, dimana Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam RI tidak dapat menjelaskan substansi dari isi UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja khususnya mengenai upah minimum,  pengurangan pesangon, PKWT, penggunaan tenaga kerja outsourcing, dan lainnya," ucapnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved