Breaking News:

Kawal Daerah, BEM Malang Raya Desak Presiden Batalkan UU Cipta Kerja: Kami akan Kembali ke Jalan

BEM Malang Raya ancam akan kembali turun ke jalan. Kawal daerah, desak Presiden mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Mahmud (baju putih), Koordinator BEM Malang Raya saat memberikan pernyataan sikap soal UU Cipta Kerja, Rabu (28/10/2020) di UIN Maliki Malang. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - BEM Malang Raya mengancam akan kembali beraksi di jalanan jika Presiden tidak mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Hal itu disampaikan Mahmud, Koordinator BEM Malang Raya (MR), Rabu malam (28/10/2020).

"UU Cipta Kerja harus dibatalkan. Jika disahkan, maka BEM MR akan kembali ke jalan," jelas mahasiswa Universitas Merdeka Malang ini.

Baca juga: Kasus Klaster Perkantoran di Ponorogo Kembali Bertambah, Total Ada 18 Pasien Covid-19

Baca juga: Syarat Peserta Kartu Prakerja Gelonmbang 10 Tidak Masuk Daftar Hitam, Segera Beli Pelatihan Pertama

Mereka telah beraksi pada 8 Oktober dan 26 Oktober 2020 lalu. Pada aksi 26 Oktober, mereka ditemui Wali Kota Malang, Sutiaji.

Sutiaji mau menandatangani atas nama pribadi, bukan sebagai kepala daerah.

Dikatakan dia, alasan perlu dibatalkan UU Cipta Kerja tu karena dari sisi pengesahan juga cacat.

Baca juga: Antuasiasme Cukup Tinggi, Kuota Pendakian Gunung Semeru Sudah Full Booking sampai 31 Oktober 2020

Baca juga: KH Musleh Adnan Bagikan Tip Memilih Teman, Pilih yang Sifatnya Seperti Air, Jauhi yang Seperti Ular

Dan saat rapat di DPR RI juga tidak sesuai prosedur. Pada lembaga DPR RI, BEM Malang Raya memberi kartu merah.

Dikatakan, masyarakat dan mahasiswa akan melakukan gerakan sampai Presiden bereaksi dengan mengeluarkan perpu.

Beberapa poin dalam UU itu yang menjadi perhatian BEM MR juga telah disampaikan ke Wali Kota dan organ-organnya agar bisa disalurkan ke Presiden pada 26 Oktober 2020.

Wali Kota Malang saat itu mengatakan akan mengundang seluruh elemen atau organ yang ada di Kota Malang untuk membahas atau merancang poin serta pasal mana saja yang kontra serta hasil nantinya akan di sampaikan kepada pihak pemerintah pusat.

"Kami dari BEM Malang Raya tetap menangih janji yang sudah di sampaikan oleh Wali Kota Malang pada saat aksi 26 Oktober 2020. Karena kami menilai jika tidak dikawal di tingkat daerah maka akan mendapatkan dampak negatif secara skala besar nantinya ketika UU Cipta Kerja ini disahkan," jelasnya.

Dikatakan, BEM Malang Raya tetap konsisten mengawal dengan cara turun ke jalan maupun lewat MK. Mereka akan menjaga perjuangan agar jangan sampai luntur dan kendor. Sedang Menaker Ida Fauziyah saat di Malang lalu menyatakan Presiden belum mengesahkan UU ini. Tapi Kemenaker sudah mempersiapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk operasional UU ini kelak.

Dan pihaknya sudah melakukan kick off tripartit nasional. Sebab dapat perintah untuk membuat empat RPP. Untuk masukan RPP itu juga mengundang para Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

Penulis: Sylvianita Widyawati

Editor: Heftys Suud

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved