Breaking News:

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman Soal Dugaan Mal Administrasi, Begini Tanggapan Polda Jatim

Dilaporkan ke Ombudsman Jatim terkait dugaan mal administrasi dalam pengamanan aksi penolakan UU Cipta Kerja. Begini tanggapan Polda Jatim.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menanggapi adanya laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ke Ombudsman Jatim

Truno menyebutkan Polda Jatim selalu melakukan analisa dan evaluasi dari setiap kegiatan, termasuk saat penjagaan unjuk rasa pada tanggal 8 dan 20 Oktober 2020 lalu. 

"Kami sudah lakukan analisa dan evaluasi secara internal di setiap kegiatan," terangnya, Kamis, (12/11/2020). 

Baca juga: Cara Mencuci Wajan Teflon Biar Tak Gampang Tergores dan Awet, Hindari Penggunaan Spons Kawat

Baca juga: Dorong Milenial Manfaatkan Ladang Bisnis Pertanian di New Normal, Petrokimia Gresik Gelar JPM ke-4

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi tersebut. Pihaknya juga selalu terbuka kepada setiap aduan masyarakat terkait kinerja internal.

"Polda Jatim juga ada mekanisme pengaduan masyarakat soal internal, kita tunggu aja dari hasil porsi pengawas," imbuhnya. 

Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, Koordinator KontraS Surabaya Rahmat Faisal mengatakan polisi diduga telah menyalahi wewenang saat melakukan penjagaan dalam aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, pada 8 dan 20 Oktober 2020 lalu. 

"Kami mengajukan laporan ke Ombudsman soal dugaan terjadinya mal administrasi oleh aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa tanggal 8 dan 20 Oktober. Terlapornya Polda Jatim," ucapnya. 

Baca juga: Cara Mencuci Wajan Teflon Biar Tak Gampang Tergores dan Awet, Hindari Penggunaan Spons Kawat

Baca juga: Cawali Machfud Arifin Tawaf Keliling Kampung Gubeng Airlangga, Warga Antusias: Coblos Brengose!

Ia menyebut dugaan mal administrasi itu adalah tindakan kepolisian yang melampaui kewenangan, mengabaikan kewajiban hukum, saat melakukan penjagaan aksi unjuk rasa. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved