Breaking News:

Dinas Pertanian Sudah Tiga Kali Bersurat ke Kementan Soal Kendala Kartu Tani di Kota Batu

Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono telah tiga kali berkirim surat ke Kementan RI terkait kendala penerapan Kartu Tani di Kota Batu.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
ILUSTRASI PUPUK SUBSIDI - Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono telah tiga kali berkirim surat ke Kementan RI menyangkut beberapa kendala penerapan Kartu Tani di Kota Batu. 

Namun, di lapangan masih ada beberapa kios yang telat bahkan enggan memesan pupuk ke distributor. Hal inilah yang membuat ketersedian jenis pupuk subsidi tak menentu dan terkesan langka.

Baca juga: Perketat Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Petani Harus Terdaftar Dalam e-RDKK

“Sebetulnya stok masih aman. Tidak ordernya kios mengakibatkan kekosongan stok. Makanya petani mengeluh,” kata Sugeng Pramono.

Pihaknya juga menambahkan, ada beberapa kios di Kota Batu yang akan menarik diri sebagai toko penyedia pupuk bersubsidi.

"Ada beberapa, cuma satu dua saja kok. Nggak banyak,” tandasnya.

Salah satu yang berencana menarik diri adalah Handoko Soekanoto yang tokonya bernama UD Gangsar, terletak di Jalan Dewi Sartika 15, Kota Batu. Saat ditemui di tempat kerjanya, ia bercerita sering menjadi ‘kambing hitam’ jika ketersediaan pupuk bersubsidi habis. Padahal, menurut dia, kiriman yang belum datang dalam beberapa bulan terakhir, karena memang sering telat.

“Saya sudah mau lepas, tidak mau jual subsidi, ribet!” keluhnya.

Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Ambil Langkah-langkah Strategis Upayakan Kota Batu Masuk Zona Kuning Covid-19

Ia sudah mengajukan pengunduran diri sebagai penjual pupuk bersubsidi sejak awal Oktober lalu. Dari pengakuannya, distributor meminta agar pengunduran diri dilakukan sampai tahun 2020 habis. Kini, Handoko pun tidak ambil pusing terhadap keberadaan pupuk bersubsidi. Handoko sudah menjadi penjual pupuk bersubsidi sejak era Presiden RI dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sistem awalnya itu petani ke kelompok tani, minta pupuk apa, lalu beli ke saya. Lalu saya ajukan ke distributor. Tapi realitanya, petani mana yang mau memberikan uang dulu?” jelasnya.

Distributor juga kerap datang ke tempatnya dengan membawa pupuk yang bukan pesanannya. Ia mengaku pernah diancam tidak akan dikirimi pupuk bersubsidi oleh distributor. Di sisi lain, berdasarkan pengakuan petani, Handoko mendengar kalau kualitas pupuk bersubsidi tidak lebih baik dibanding pupuk non subsidi. Ia pun menanyakan kepada stakeholder, jika kualitas tidak sama, mengapa harus disubsidi?

“Petani mengakui kualitasnya tidak sama pada pupuk,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved