Breaking News:

Cegah Maraknya Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Pemkot Mojokerto Gelar Sosialisasi 'Gempur Rokok Ilegal'

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Disperindag getol mengantisipasi terkait maraknya peredaran rokok tanpa cukai lewat kegiatan 'Gempur Rokok Ilegal'.

SURYA/Mohammad Romadoni
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengedukasi Pasutri lansia penjual rokok lintingan tanpa cukai alias ilegal di Lingkungan Tropodo, Kecamatan Kranggan, Sabtu (14/11/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) getol mengantisipasi terkait maraknya peredaran rokok tanpa cukai melalui kegiatan sosialisasi 'Gempur Rokok Ilegal'.

Kegiatan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal  dan Ketentuan Cukai Bagi Karyawan Industri Rokok tersebut bertempat di Balai Kelurahan Balongsari Jalan Empunala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Sabtu (14/11/2020).

Setelah sosialisasi itu kemudian dilanjutkan Sidak Mendadak (Sidak) oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kepala Disperindag di sebuah rumah yang disinyalir memproduksi rokok tanpa cukai di Lingkungan Tropodo, Kecamatan Kranggan.

Hasil Sidak ditemukan Pasangan Suami Istri (Pasutri) yang memproduksi rokok lintingan yang merupakan kategori tanpa cukai alias ilegal.

"Sosialisasi dilakukan secara klasikal saya juga turun mendatangi lokus, di salah satu titik ada tempat pembuatan rokok tanpa cukai atau ilegal," ungkap Ning Ita, Sabtu (14/11).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Harga Kebutuhan Pokok di Gresik Masih Stabil, Kebutuhan Holtikutura Naik

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Ratusan Orang di Kediri Mendapat Teguran Petugas

Ning Ita mengatakan Pasutri pembuat dan penjual rokok lintingan itu merupakan warga Sidoarjo yang bertempat tinggal mengontrak rumah di kawasan Tropodo, Kota Mojokerto.

Kemudian, pembuat rokok lintingan yang merupakan Pasutri lansia itu akhirnya diberi pemahaman sekaligus edukasi bahwasanya barang yang mereka jual termasuk kategori melanggar hukum.

"Papan menyediakan rokok ilegal kita minta untuk dilepas dan kami pasang stiker Gempur Rokok Ilegal. Mereka juga menghentikan menjual lagi rokok lintingan," terangnya.

Ning Ita menyebut pihaknya memastikan akan berupaya mencari solusi terbaik untuk mewadahi masyarakat yang penghasilannya dari menjual rokok lintingan melalui kajian komprehensif program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

"Saya sempat berkomunikasi bersama Kepala KPPBC Sidoarjo di sana ada program KIHT, yang kemungkinan akan direalisasikan di Kota Mojokerto," cetusnya.

Ditambahkannya, rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Gempur Rokok Ilegal ini menyusul kebijakan cukai hasil tembakau yang melibatkan masyarakat khususnya dari pekerja pabrik rokok di Kota Onde-onde tersebut.

"Sehingga tujuannya agar mereka juga bisa ikut mensosialisasikan dan mengawasi jika ada  rokok-rokok ilegal yang jelas-jelas memang tidak ada pita cukai di lingkungannya," tandasnya. (SURYA/ Mohammad Romadoni).

Editor: Pipin Tri Anjani

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved