Breaking News:

Kemendagri Dorong Daerah Bentuk BLUD Pengelolaan Sampah

Kemendagri bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar sosialisasi Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Surya/Haorrahman
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar sosialisasi secara virtual, Pola Penerapan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentang pengelolaan persampahan. 

Turut bergabung dalam acara tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mohammad Ardian sebagai keynote speaker, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang, serta tim dari PT Systemiq Lestari Indonesia.

Dubes Vegard Kaale menambahkan, sampah telah menjadi isu global. Untuk itulah, aksi-aksi pengelolaan sampah secara holistik dan komprehensif sangat diperlukan secara bersama di seluruh belahan dunia.

“Ini bisa kita lakukan secara bersama. Kemitraan menjadi opsi penting ketimbang kita melakukannya sendiri-sendiri,” kata Vegard.

Dia pun mengapresiasi Bupati Anas yang mulai memperhatikan masalah sampah. Salah satu contohnya Banyuwangi bersama PT Systemiq Lestari Indonesia melalui program STOP melakukan piloting pemilahan sampah dan kampanye perubahan perilaku di wilayah pesisir Kecamatan Muncar.

“Hal ini patut diapresiasi. Daerah lain harus sudah mulai serius melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Anas menyambut baik PPK-BLUD tentang persampahan ini. Dia berharap, sosialisasi ini bisa menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya.

"Masalah sampah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di 2021. Apalagi, sampah masuk dalam isu prioritas di sektor lingkungan hidup. Kami semua akan terus berupaya," kata Anas.

Sejak tahun lalu, Organisasi non-pemerintah dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq, Banyuwangi terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar melalui program STOP. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah.

“Kami akan mengikuti arahan Kemendagri untuk membuat BLUD persampahan. Saat kita sedang menyiapkan instrumennya, salah satunya membentuk UPT persampahan,” pungkas Anas.

Hadir pula sejumlah narasumber di antaranya, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kemendagri Budi Santosa, Direktur SUPD I Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Pengelolaan Persampahan KLHK Dr. Novrizal Tahar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu. (Haorrahman)

Foto: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar sosialisasi secara virtual, Pola Penerapan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentang pengelolaan persampahan. (Haorahman/Tribunjatim.com)

Penulis: Haorrahman
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved