Breaking News:

Lanjutan Kasus Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Bank Mega, OJK Malang Tunggu Hasil Koordinasi Pusat

Terkait lanjutan kasus dugaan penggelapan dana nasabah Bank Mega, OJK Malang tunggu hasil koordinasi OJK pusat dengan Bank Mega pusat.

TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri (memakai masker warna merah), Sabtu (21/11/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang masih terus menunggu hasil koordinasi perkembangan kasus dugaan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh mantan kepala cabang Bank Mega Kota Malang.

Pasalnya kasus tersebut telah ditangani oleh pihak Kantor OJK Pusat yang berada di Jakarta.

"Pengawasan kasus ini dilakukan oleh OJK pusat dan kantor pusat Bank Mega di Jakarta. Infonya mereka sudah melakukan pembahasan. Dan saat ini kami masih menunggu hasilnya," ujar Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri kepada TribunJatim.com, Sabtu (21/11/2020).

Ia menjelaskan, OJK Malang sudah memfasilitasi pengaduan yang dilakukan oleh nasabah pada bulan September 2020 lalu.

"Kami sudah memfasilitasi nasabah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya serta pihak Bank Mega. Untuk mencari titik temu memang tidak mudah, namun kami tetap jalin komunikasi," tambahnya.

Baca juga: Wali Kota Sutiaji Perbolehkan Kampus di Malang Gelar Wisuda Tatap Muka: Kami Berikan Kelonggaran

Baca juga: Harga Tiket Masuk Kampung Biru Arema dan Kampung 3D Malang, Banyak Spot Foto Keren dan Instagramable

Sugiarto Kasmuri menerangkan, ada sejumlah permasalahan yang membuat kasus tersebut tidak mudah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih dalam untuk menelisik kasus tersebut.

"Pihak nasabah telah menyampaikan bahwa dananya tak dapat ditarik. Kami masih belum bisa memberikan kesimpulan, karena harus ada penelitian lebih lanjut dari pihak bank terkait hal itu," jelasnya.

Sugiarto Kasmuri juga menuturkan, perlindungan konsumen sudah diatur dalam P (Peraturan) OJK nomor 1 Tahun 2013. Di mana, penyelesaian pengaduan bisa dilakukan dengan pertemuan oleh para pihak.

"Jika memang dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu, bisa kami fasilitasi, baik di dalam maupun di luar persidangan," tuturnya.

Baca juga: Penasihat Hukum Akui Layanan Auto Gajian Dihentikan OJK, Tak Tahu Ganti Jadi Real Sultan dan Commero

Baca juga: Tinggikan Gedung, Pemkot Malang Merevisi Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman
12
Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved