Arti Kata 'Benur' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyebab Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait ekspor benur atau benih lobster. Lantas, apa benur itu?

BKIPM
Ilustrasi benih lobster 

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait ekspor benur atau benih lobster.

Lantas, apa benur itu?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), benur adalah benih udang yang hampir tidak kasatmata.

Baca juga: PERJALANAN KARIER Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK, Sosok Mantan Prajurit yang Jadi Menteri KKP

KBBI juga menuliskan arti benur, yakni anak udang windu.

Kebijakan mengenai benur di era Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo sangat bertolak belakang.

Dikutip dari Kompas.com, Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia, saat masih menjabat sebagai Menteri KKP.

Aturan tersebut diterapkan karena Susi Pudjiastuti khawatir mengenai besarnya ekspor benih lobster alias benur ke Vietnam akan merusak ekologi.

Benur dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran karena tingginya permintaan dari Vietnam.

Baca juga: Baru Sepekan Tinggal Satu Atap, Nathalie Holscher Sudah Buat Sule Tersinggung: Gak Usah Disebut

Benih lobster atau benur.
Benih lobster atau benur. (Warta Kota/Banu Adikara)

Baca juga: Kelakuan Jorok Arya Saloka di Rumah Dibocorkan Putri Anne, Pemeran Mas Al: Dia Enggak Tahu Aja

Susi Pudjiastuti menjelaskan, jika benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilah sangat tinggi saat ditangkap ketika sudah dewasa.

Karena itu, kata Susi Pudjiastuti, petambak Vietnam sangat diuntungkan jika nelayan Indonesia mengekspor benur untuk mereka.

Mengutip Kompas.com, aturan Susi Pudjiastuti tersebut kemudian dicabut oleh Edhy Prabowo.

Pencabutan kebijakan era Susi Pudjiastuti tersebut ditandai Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Saya mencabut Permen Nomor 56 yang dirasa masyarakat merugikan."

Baca juga: MENGINTIP Kekayaan Edhy Prabowo yang Capai Rp7 M, Punya 10 Aset Properti

"Karena masyarakat (nelayan) banyak mencari mata pencaharian dari lobster, dan tiba-tiba dihapus (dilarang) tanpa ada alternatif lain," terang Edhy, Jumat (10/7/2020), dilansir Kompas.com.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved