APBD Surabaya 2021 Sebesar Rp 9,8 Triliun Digedok, Inilah Penjelasan Lengkapnya

APBD Surabaya 2021 sebesar Rp 9,8 Triliun disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung secara daring, Sabtu (28/11/2020).

TRIBUNJATIM.COM/Yusron Naufal Putra
Anggota DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti saat ditemui TribunJatim.com, Jumat (30/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - APBD Surabaya 2021 sebesar Rp 9,8 Triliun disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung secara daring, Sabtu (28/11/2020).

Anggaran pada APBD 2021 ini di antaranya diprioritaskan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 hingga pemulihan ekonomi. 

"Alhamdulillah, APBD bisa diparipurnakan sesuai jadwal yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD di Permendagri Nomor 64 Tahun 2020," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti dalam keterangannya. 

Alokasi anggaran pada APBD 2021 tersebut diprioritaskan untuk mengatasi dampak pandemi yang juga untuk pemulihan ekonomi. Menurut Reni, hal itu sesuai tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021. 

Adapun tema yang diusung yaitu, 'Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus Pembangunan Pemulihan Ekonomi, Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya'. 

Tema tersebut diarahkan pada 12 prioritas pembangunan, selain untuk penanganan dampak pandemi, pembangunan infrastruktur termasuk yang diperhatikan. 

Baca juga: Antisipasi Banjir Kota, Kodim 0812 Lamongan Ajak Warga Babat Bersih-bersih Sampah

Baca juga: Pengakuan Blak-blakan Bos Repsol Honda Soal Marc Marquez: Tak Tahu Kapan Baby Alien akan Comeback

Politisi PKS itu mengungkapkan, dengan nilai APBD tersebut, seluruhnya harus bermuara pada kesejahteraan warga. Apalagi masih dalam masa pandemi. 

"Harus bermuara pada peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat, ini tugas kita bersama,” ungkap Reni. 

Meski APBD 2021 sudah digedok, Reni tetap meminta Pemkot agar mengejar target pendapatan APBD 2020 hingga tutup tahun anggaran. 

“Kita masih ada PR dimana pertengahan November target pendapatan masih sekitar 80,76 persen dan target belanja sekitar 69,51 persen," terangnya. 

Sehingga, dia mendorong Wali Kota dan OPD Pemkot tetap fokus pada ketercapaian target pendapatan 2020 dan belanja daerah. Terutama, pemenuhan kebutuhan dasar dan urusan wajib pemerintahan.

"Saya memahami pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah, disisa waktu yang ada kita tetap harus optimis capaian bisa lebih baik lagi," tambahnya. 

Editor: Pipin Tri Anjani

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved