Breaking News:

Sertifikasi Halal, Jalan ke Pasar Global

Dari jumlah populasi UMKM di Jatim, kontribusinya terhadap PDRB Jatim mencapai 56,94 persen.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Kepala Diskopindag Kota Malang, Drs. Wahyu Setianto, MM mengunjungi IKM Fest Zona Kota Malang dimTaman Krida Budaya Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM - Populasi UMKM di Jatim mencapai 9,78 juta. Dari jumlah yang ‘kecil’ itu, kontribusinya terhadap PDRB Jatim ternyata mencapai 56,94 persen.

Dengan ini kita memahami bahwa kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) banyak ditopang usaha UMKM.

"Betapa besar daya dongkrak UMKM ini, untuk itu pemerintah memberi perhatian besar bagaimana UMKM cepat pulih saat kondisi pandemi ini" terang Ratnaningsih SE MAk, Kepala Seksi Produksi Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jatim.

Ratnaningsih menjadi narasumber dalam FDG bertema Malang Beli Produk Lokal (Malpro) Vol.4  dengan topik Permodalan, Sertifikasi Halal, dan Mentoring Pengembangan Bisnis, Rabu (11/11/2020).

FGD tersebut merupakan kerja sama Harian Surya bersama Setda Humas Pemkot Malang.

Turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini, Dian Okta Yoshinta SH MPSDM, Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UK Provinsi Jatim.

Dijelaskan Ratna, permasalahan yang dihadapi UMKM yang terbesar adalah permodalan.

Selanjutnya berturut-turut masalah penjualan menurun, kesulitan bahan baku, produksi dan ditribusi yang terhambat.

“Untuk itu, kami melakukan Rembug Nyekrup antar instansi. Yakni bersinergi dengan banyak instansi bagaima caranya supaya kami bisa melakukan percepatan percepatan pemulihan ekonomi kepada UMKM,” ujar Ratna.

FDG bertema Malang Beli Produk Lokal (Malpro) Vol.4 dengan topik Permodalan, Sertifikasi Halal, dan Mentoring Pengembangan Bisnis, Rabu
(11/11/2020).
FDG bertema Malang Beli Produk Lokal (Malpro) Vol.4 dengan topik Permodalan, Sertifikasi Halal, dan Mentoring Pengembangan Bisnis, Rabu (11/11/2020). (Tangkapan Layar Teleconference)

Percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi lima aspek, yakni kelembagaan, SDM, pembiayaan, produk, dan pemasaraan.

"Kami punya 15 klinik layanan yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi online maupun offline. Termasuk membuat pelatihan UMKM secara online. Revolusi 4.0 dibutuhkan kemampuan pelaku usaha untuk bisa memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada" terangnya.

Pemprov Jatim, juga memiliki program Milenial Job center (MJC). Yakni pemberdayaan anak muda atau generasi millenial yang punya potensi besar di bidang perekonomian.

Program ini menjembatani mereka dengan mentor berpengalaman. Mereka bisa membantu UMKM membuat desain logo, kemasan, serta foto produk.

Wali Kota Malang, Sutiaji saat meninjau Bazar Wisata Halal di Universitas Muhammadiyah Malang (foto diambil sebelum pandemi)
Wali Kota Malang, Sutiaji saat meninjau Bazar Wisata Halal di Universitas Muhammadiyah Malang (foto diambil sebelum pandemi) (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM)

Terkait sertifikasi halal, sangat penting dimiliki UMKM karena kebutuhan halal sangat tinggi.

Populasi muslim di dunia, 28,68 persen dari pupulasi dunia 2,18 miliar (2017).

Permintaan pasar untuk produk Islam meningkat seiring tren wisata halal yang mendunia. Tak hanya makanan tapi juga hotel dan tempat wisata.

Sertifikasi halal berfungsi memberi kesempatan meraih pasar global, mengkreasikan produk yang unik, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kita, serta mampu meraih pasar negara muslim seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, hingga ke Asia Timur.

Ratna juga menjelaskan pula proses-proses permohonan setifikasi halal. Termasuk mengingatkan bahwa seritifkasi halal hanya berlaku selama empat tahun.

“Kami memberikan pelatihan di klinik KUMKM Jatim gratis bisa mendaftar ke biolinky.co/daftarpelatihankumkmjatim. Ingat, hanya ada satu slogan ‘Bela dan beli produk UMKM’,” tutupnya.

Acara IKM Fest.
Acara IKM Fest. (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM)

Permodalan Usaha

Permodalan, salah satu kendala usaha untuk bisa berkembang. Untuk itu pemerintah memfasilitasi pembiyaan usaha UMKM. Permodalan UMKM berupa dana bergulir diberikan APBD Pemprov Jatim.

Dana bergulir ini bersifat modal kerja dan kredit investasi dengan bunga lunak, serta ditentukan jangka waktu kredit.

“Ada pula program pembiayaan dari pusat berupa Kredit Usaha Rakyat yang dalam kondisi pandemi ini mendapat subsidi bunga. Untuk mendapatkan bantuan permodalan ini, tentunya ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi,” terang Dian Okta Yoshinta SH MPSDM, Kepala Bidang Pembiayaan

Dinas Koperasi dan UK Provinsi Jatim.

Ada banyak skema bantuan permodalan, di antaranya bantuan permodalan untuk start up pemula yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebesar Rp 10 juta.

Bantuan ini untuk start up usaha, syaratnya harus memiliki rencana pengeluaran anggaran dan hitungan keuntungan.

Terakhir, yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah BPUM (Bantuan Presiden Usaha Mikro). Saat ini masa pencairan karena sudah sejak Agustus ajukan.

“Intinya untuk mengetahui banyak terkait skema pembiayaan pemerintah, harus rajin-rajin membuka website atau datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM guna mencari informasi."

Wali Kota Malang, Sutiaji.
Wali Kota Malang, Sutiaji. (ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM)

Jangan Pilih ‘Kucing dalam Karung’

Wali Kota Malang, Sutiaji, Kota Malang memiliki strategi 5M untuk pemulihan kondisi ekonomi di masa new normal.

Program pemulihan ekonomi Kota Malang ini mencakup Malang beli produk lokal (Malpro), Malang digital servid (Maldis), Malang bahagia (Malba), Malang berbagi (Malber), dan Malang herbal (Malherb) .

Khusus untuk Malang beli produk lokal (Malpro), Wali Kota Malang, Sutiaji, mendorong penguatan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) lokal.

Malang beli produk lokal mendorong penguatan 'pivoting' pelaku ekonomi lokal agar bisa bertahan pada masa pandemi dan memfasilitasi digitalisasi UMKM.

“Upaya penguatan UMKM yakni melalui pendampingan perbaikan kualitas produk, permodalan, mencari pasar, dan sertifikasi halal. Produk harus benar-benar berkualitas, pembeli jangan seperti ‘beli kucing dalam karung’. Produk harus sesuai harapan pembeli,” ujar Sutiaji.

Diterangkan lebih lanjut, UMKM/IKM harus mulai memahami digital dan cara pemasaran memalui digital.

Ini karena penjualan produk melalui daring, malah meningkat di masa pandemi ini.

Sutiaji juga menjelaskan, penguatan UMKM/IKM berupa pendampingan permodalan dilakukan dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

“Dari hulu ke hilir, akan kami tata dengan baik,” terangnya.

Di Kota Malang, tercatat ada 5.267 IKM, dan lebih dari 100.000 UMKM. Sejumlah IKM berusaha bangkit untuk memulai aktivitasnya.

Tak sedikit IKM yang gulung tikar, banting setir usaha, atau berusaha pulih dan berdamai dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved