Jelang Pilkada, Bawaslu Kabupaten Mojokerto Sebar 6 Tim Patroli Anti Politik Uang di 18 Kecamatan

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang (money politic) selama masa tenang menjelang Pilkada Mojokerto, pada 9 Desember 2020.

Kegiatan patroli pengawasan itu bertujuan untuk mengantisipasi potensi maupun indikasi terkait pelanggaran politik.

"Kita ada instruksi patroli pengawasan Anti Politik Uang selama masa tenang," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asyat, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Besok Diprediksi Terjadi Gelombang Tinggi di Wilayah Perairan Ini, Nelayan Diminta Tak Melaut

Baca juga: Berkat Progam ECP, Jatim Sukses Cetak 11 Eksportir di Tengah Pandemi, Total Transaksi Senilai 4,7 M

Asyat mengatakan, Bawaslu telah membentuk tim khusus untuk melaksanakan patroli pengawasan anti politik uang.

Adapun mekanismenya adalah mereka akan mengendarai kendaraan melakukan patroli anti politik uang di seluruh wilayah yaitu 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

"Kita ada membentuk enam tim yang berpencar sesuai dengan pembagian wilayah," jelasnya.

Baca juga: Fakta-fakta Menarik Jelang Derby della Molle di Liga Italia, Juventus Vs Torino: Bianconeri Superior

Baca juga: Jadwal TC Lanjutan Timnas Indonesia U-16, 2 Pekan Lebih Garuda Muda bakal Digembleng di Yogyakarta

Menurut dia, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga dibantu dengan adanya Timsus Anti Money Politik dari Polri yang merupakan ikhtiar dalam pencegahan pelanggaran Pilkada.

"Jadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bagian proses penanganan pelanggaran pidananya," ucap Asyat

Apabila ditemukan pelanggaran politik uang, lanjut Asyat, Bawaslu akan menindak tegas dan jika terbukti maka Paslon dapat didiskualifikasi di Pilbup Mojokerto 2020.