Polres Madiun Ungkap Peredaran Pupuk Non Subsidi Tak Berizin, Satu Pengedar Diamankan

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Tim Satreskrim Polres Madiun, mengungkap kasus peredaran pupuk yang tidak memiliki izin edar.

Pengedar pupuk tak berizin bernama Slamet Romadhon, warga Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun ditangkap pada Minggu (6/12/2020) di Jalan Raya Dungus.

Wakapolres Madiun, Kompol Ahmad Faisol Amir, mengatakan kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat terkait banyaknya pupuk non subsidi yang beredar tidak sesuai mutu dan kualitas. 

"Kami telah mengungkap kasus peredaran pupuk palsu, palsu kemasannya dan palsu isinya. Kami menangkap satu tersangka berinisial SR, berikut barang bukti mobil pikap dan 40 sak pupuk non bersubsidi," kata Faisol, saat menggelar press release di Mapolres Madiun, Rabu (16/12/2020) siang.

Faisol mengatakan, modus operandi yang dilakukan tersangka yakni menjual  pupuk non subsidi merek PHOSKA dan SP-3.6  tanpa dilengkapi izin edar dan tidak berlabel dari Kementrian Pertanian RI dengan maksud mencari keuntungan.

Baca juga: Diduga Sembunyikan Pasien Covid-19, Satgas Covid Tulungagung Layangkan Somasi ke Bank BUMN

Baca juga: Persiapan Ops Lilin Semeru: 800 Personil Gabungan Kota Malang Siap Amankan Natal 2020 dan Tahun Baru

Untuk mengelabuhi petani, kemasan pupuk dibuat dengan desain kemasan menyerupai kemasan pupuk subsidi yang diproduksi oleh BUMN. 

"Perbedaan merk yang asli dan yang palsu, bahwa ini menggunakan logo Phonska Petrokimia Gresik. Dengan perbedaan, apabila yang palsu ini, PHOSKA, kalau yang asli PHONSKA,"katanya sambil menunjukan kemasan pupuk yang dimaksud.

Ia mengatakan, Satreskrim Polres Madiun juga akan melakukan uji lab dan akan berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian, guna mengetahui keaslian kandungan dari pupuk yang dipalsukan ini.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 122 Jo Pasal 73 UURI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

"Tersangka dijerat Pasal 122, yang berbunyi,  setiap orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama  enam tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah," imbuhnya. (SURYA/Rahadian Bagus)

Editor: Pipin Tri Anjani