Breaking News:

KPU Jatim Siapkan Supervisi Bagi KPU Daerah yang Digugat di MK, Termasuk untuk Lamongan

KPU Jawa Timur menyiapkan supervisi berupa bantuan hukum bagi KPU di daerah yang menghadapi obyek sengketa di Pilkada

SURYA/Bobby Koloway
Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Hukum, M Arbayanto. 

TRIBUJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyiapkan supervisi berupa bantuan hukum bagi KPU di daerah yang menghadapi obyek sengketa di Pilkada 2020.

Saat ini, sudah tiga daerah yang berpotensi menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK): Surabaya, Banyuwangi, dan Lamongan.

Untuk diketahui, sejumlah tim pasangan calon (paslon) di Pilkada se-Jawa Timur resmi memasukkan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga paslon dari tiga daerah resmi mengajukan permohonan.

Masing-masing untuk Pilkada Kota Surabaya yang dilakukan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. Satu lainnya, dilakukan Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy, untuk Pilkada Kabupaten Banyuwangi.

Satu gugatan lainnya datang dari Lamongan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Suhandoyo-Suhandoyo-Astiti Suwarni turut mengajukan permohonan ke MK di batas waktu terakhir, Senin (21/12/2020) pukul 19.51 WIB. 

Baca juga: Gelapkan Motor Kekasih untuk Menarik Perhatian Cewek Lain, Pria di Surabaya Divonis 20 Bulan Penjara

Baca juga: Jadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini Ucapkan Terima Kasih kepada Warga: Saya Tetap Arek Suroboyo

Menyikapi hal ini, KPU Jatim akan menunggu permohonan dari daerah mana yang akan resmi teregistrasi di MK.

"Kami akan lihat dahulu, daerah mana saja yang akan menghadapi gugatan. Untuk daerah yang digugat, kami akan melakukan supervisi," kata Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Hukum, M Arbayanto, Selasa (22/12/2020).

Bukan hanya pada saat persidangan, bantuan juga akan disiapkan sejak awal. Mulai dari dalil yang disampaikan penggugat, hingga saksi dan bukti yang akan disampaikan di MK.

"Kami akan melakukan pendampingan bahkan sebelum sidang MK dilakukan. Terutama dalam menyiapkan saksi dari para petugas di lapangan, misalnya untuk PPK atau PPS," kata Arba.

Bagi daerah yang tidak menghadapi gugatan, KPU Jawa Timur tetap akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Khususnya dalam menyikapi temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved