Breaking News:

Sebut Penunjukan Plt OPD Pemkab Jember Hanya Isu, Sekda: Menunggu Sampai Pelantikan Bupati Baru

Sekda Pemkab Jember sebut penggantian pejabat dan Plt hanya isu. Beber Mendagri larang adanya mutasi PNS sampai Kepala Daerah terpilih dilantik.

SURYA/SRI WAHYUNIK
Sekda Kabupaten Jember, Mirfano. 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah yang masa jabatannya selesai setelah Pilkada 2020 melakukan mutasi PNS di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Jember Mirfano.

Menurut Mirfano, pada Rabu (23/12/2020), Mendagri mengeluarkan surat dan dikirimkan ke daerah yang menggelar Pilkada Serentak.

Baca juga: Ketua PDKK Sambut 3 Program Prioritas Mensos Tri Rismaharini: Angin Segar untuk Kaum Disabilitas

Baca juga: Pimpin ALMI, Dosen Muda ITS Sri Fatmawati Optimis Bawa Organisasi Berdampak Positif Bagi Pendidikan

Pihaknya yang berada di Pemkab Jember juga mendapatkan surat tersebut.

"Berdasarkan surat 23 Desember itu, ada dua amanat larangan dari Mendagri kepada kepala daerah (yang menggelar Pilkada 2020)," ujar Mirfano, Minggu (27/12/2020).

Pertama, Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih.

Kedua,Kepala Daerah tidak boleh mengusulkan penggantian pejabat ke Kemendagri.

"Ada dua larangan itu yang harus dipatuhi Pemkab yang kemarin menggelar Pilkada. Itu larangan dari Mendagri, jadi tidak boleh ada mutasi apapun," ujar Mirfano.

Baca juga: Rusunawa ASN Diproyeksikan Jadi Rumah Sakit Lapangan, Pemkab Malang Wacanakan Penambahan Ventilator

Baca juga: Langkah Satlantas Polresta Malang Kota Hadapi Tahun Baru, Tegaskan Tak Ada Kegiatan Penutupan Jalan

Kabupaten Jember termasuk daerah yang menggelar Pilkada pada Desember 2020 lalu.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved