Breaking News:

DPD RI Minta Pemkab Jember Tanggungjawab Atas Temuan BPK RI Terkait Bansos Covid-19

(DPD) RI memberikan perhatian serius atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang belanja penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Yoni Iskandar
sri wahyunik/surya
LaNyalla M Mattalitti - Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi (dua dari kiri) menyerahkan hasil kerja Panitia Hak Angket ke Mendagri M Tito Karnavian (tiga dari kiri), disaksikan Ketua DPR RI AA LaNyalla M Mattalitti (dua dari kanan) di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020) 

“Ada banyak cacat dalam laporan BPK terhadap penyaluran bansos di Jember. Ini harus disikapi serius. Perlu ada penyelidikan mengapa begitu banyak kekeliruan terjadi,” sebut LaNyalla kepada TribunJatim.com.

Senator asal Dapil Jatim ini menilai temuan BPK menjadi indikasi buruknya penanganan pandemi Corona di Jember. Untuk itu LaNyalla meminta Pemprov Jatim ikut melakukan penelusuran.

“Pemprov harus ikut terlibat aktif melakukan pengawasan penanganan Covid di kota/kabupaten yang berada di wilayah administratifnya. Penting sekali Pemprov Jatim ikut melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK ini agar kedepan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran,” tegasnya.

Polisi pun diminta untuk turun tangan jika menemukan ada indikasi penyimpangan bansos di Jember. LaNyalla menegaskan, tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari warga. Bansos, lanjutnya, merupakan hak masyarakat yang tidak boleh dibuat mainan oleh oknum petugas.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Jember Mat Satuki menegaskan, bantuan sosial yang diketahui untuk warga yang sudah meninggal dunia, maka bantuan itu tidak disalurkan.

"Bantuannya tidak kemana, tetap ada, tidak disalurkan jika penerimanya sudah meninggal dunia," ujar Satuki. (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved