Breaking News:

Soal Penggeledahan KPK di Balaikota Among Tani Batu, Begini Respon Wali Kota

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko tidak banyak berkomentar terkait agenda penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balaikota

TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Petugas dari KPK memasuki ruangan milik Dinas Pendidikan Kota Batu, Rabu (6/1/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko tidak banyak berkomentar terkait agenda penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balaikota Among Tani, Rabu (6/1/2021).

Dewanti segera memasuki ruangan setelah memberi pernyataan singkat menjawab pertanyaan para jurnalis berkenaan agenda penggeledahan KPK di Balaikota Among Tani.

"Saya tidak tahu karena di lantai lima. Ya tanya yang geledah, lah!" ujar Dewanti, Rabu (6/1/2021).

KPK menggeledah ruang Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata di lantai 2 Balaikota Among Tani. KPK juga menggeledah ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di lantai 3.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata yang juga pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan Batu, Mistin mengatakan dirinya ditanya terkait data-data oleh KPK.

Baca juga: Kisah Pasutri di Gresik Beri Nama Tiga Anak Dot Com Gara-gara Kenalan di Internet Tahun 90an

"Saya ditanya data-data saja. Ya ditanya pernah jadi kepala dinas, saya jawab pernah," papar Mistin.

Mistin diperiksa sekitar 3 jam oleh KPK. I mengaku tidak mendapat pertanyaan terkait kasus gratifikasi yang menjerat nama mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. 

"Tidak tahu. Saya tidak banyak ditanya karena sudah pensiun. Cuma memperbaiki data saja," katanya.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, agenda KPK di Balaikota Among Tani hanya penggeledahan saja. Fikri tidak menjelaskan mengenai potensi penetapan tersangka baru dalam kasus gratifikasi. Ia hanya menjelaskan kalau penggeledahan bagian dari pengembangan kasus.

"Proses pengembangan, hari ini dijadwalkan hanya geledah," katanya.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Atha Nursasi menjelaskan, adanya potensi tersangka lain dalam kasus gratifikasi. Penggeledahan yang dilakukan KPK juga dianggap sebagai sinyal positif pengusutan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Eddy Rumpoko di rumau dinas wali kota.

"Penggeledahan ini bukan sesuatu yang baru, memang kasus di 2017 menyisakan sejumlah praktek yang sama di pejabat dan pengusaha di Jatim dan Batu khususnya. Menurut kami, ini menjadi sesuatu yang pasti, penggeledahan kali ini adalah sinyal positif dari KPK," ungkapnya.

Berdasarkan catatan MCW, banyak keterangan dari sejumlah saksi dalam persidangan Eddy Rumpoko. Beberapa nama disebutkan Atha menduduki jabatan penting saat ini di Pemkot Batu. 

"Secara gamblang sudah disebutkan, jika ini tindak lanjut pengembangan kasus OTT,  harapan kami tidak berhenti pada tiga itu atau tiga dinas saja namun bisa melebar," ujarnya.

Eddy Rumpoko merupakan Wali Kota Batu dua periode sejak 2007 hingga 2017. Dia  divonis bersalah menerima suap setelah tertangkap tangan di rumah dinasnya. Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019 lalu. (Benni Indo)

Penulis: Benni Indo
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved