Breaking News:

PSBB Akan Segera Diterapkan, Sekjen DPP HIPDA: Seharusnya Ada Program Penunjang untuk Driver Online

PSBB Jawa-Bali bakal segera diterapkan, Sekjen DPP HIPDA: Seharusnya ada program penunjang untuk driver online, seperti bansos atau keringanan cicilan

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Dwi Prastika
Istimewa
Ilustrasi ojek online - PSBB Akan Segera Diterapkan, Sekjen DPP HIPDA: Seharusnya Ada Program Penunjang untuk Driver Online 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Untuk menekan penyebaran Covid-19 (virus Corona), pemerintah pusat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa-Bali.

Rencananya, PSBB Jawa-Bali akan dilakukan pada Senin (11/1/2021) hingga Senin (25/1/2021).

Akibat kebijakan tersebut, satu di antara pihak yang bisa terdampak adalah driver online, baik ojek online maupun taksi online.

Menurut Sekjen DPP Himpunan Pengusaha Daring (HIPDA), David Walalangi mengatakan, efek domino bagi driver online cukup besar, apalagi driver yang masih melakukan cicilan mobil.

Oleh karena itu, menurutnya, PSBB sebaiknya diiringi program penunjang untuk driver online.

Baca juga: Ketua APPBI Jatim Nilai Surabaya Tidak Perlu PSBB: Terpenting Perketat Protokol Kesehatan

Baca juga: 10.785 Keluarga Penerima Manfaat di Kota Kediri Akan Mendapat Bantuan Sosial Tunai

“Entah itu berupa bansos, keringanan cicilan mobil atau motor (restrukturisasi cicilan) di tahun 2021 ini, serta program penunjang lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/1/2021). 

David Walalangi juga berharap agar vaksinasi Covid-19 dapat segera diberikan pada saat PSBB ini, agar PSBB tak dilakukan berjilid-jilid.

Ia juga berharap, seusai PSBB, masyarakat sudah dapat menikmati new normal dengan ketahanan tubuh karena telah divaksin.

“Perananan kerja sama beberapa stakeholder sangat diperlukan di masa ini, agar bukan hanya peraturan PSBB yang ada, tapi juga bansos. Agar driver online tetap bertahan saat kondisi PSBB,” imbuhnya.

Baca juga: Malang Raya Sepakat Jalankan PSBB, Sekolah Tetap Daring dan Ruang Publik Akan Dibatasi 50 Persen

Baca juga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali, Wagub Emil Minta Masyarakat Tak Simpulkan Sebagai PSBB

Ia juga menyinggung Pasal 8 UU 6/2018 yang berbunyi “Setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina”. 

“PSBB ini sebenarnya sudah 50 persen lockdown. Namun, tetap ada aktivitas tapi sangat terbatas. Dan masyarakat pun enggan beraktivitas,” pungkas David.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved