Gerindra Jatim Usul Penundaan Pilkada Serentak 2022, Begini Alasannya

Gerindra Jawa Timur angkat bicara mengenai pembahasan waktu Pilkada Serentak dengan Pemilu 2024.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Plt Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat berkunjung ke Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gerindra Jawa Timur angkat bicara mengenai pembahasan waktu Pilkada Serentak dengan Pemilu 2024.

Gerindra mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2022 dan 2023 diundur ke 2024, bersamaan dengan Pemilu. 

Namun, meskipun di tahun yang sama, hari tetap berbeda.

"Kami sepakat. Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan dan diundur ke tahun 2024," kata Plt Ketua Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad kepada Surya.co.id (grup TribunJatim.com), Sabtu (16/1/2021). 

Dengan kata lain, pilkada berjalan serentak bersama Pemilu nasional. "Namun, kami menggarisbawahi bahwa 'keserentakan' itu tidak harus dilakukan di hari yang sama," kata Sadad. 

Baca juga: Angin Puting Beliung Menerjang Magetan, Enam Rumah Warga Luluh Lantak

Baca juga: KONDISI Kini Ariel NOAH Pasca Divaksin Covid-19, Cek Suhu Tubuh, Ada Efek Samping: Lumayan Cepat

"Namun, bisa diatur: apakah selisih hari atau selisih bulan. Yang penting, serentak di tahun 2024," tandas legislator DPRD Jatim ini. 

Sadad menyampaikan sejumlah alasannya. Dengan meniadakan pilkada di 2022 dan 2023 maka sekaligus mengantisipasi efek keterbelahan masyarakat jangka panjang.

"Pilkada dua tahun sebelum pilpres hanya akan memperlama kontestasi dan persaingan di grass root," katanya. 

Pilkada serentak di 2023 misalnya, menurut Sadad seakan menjadi miniatur pelaksanaan pilpres. Sebab, ada tiga provinsi dengan jumlah pemilih besar melaksanakan pemilihan gubernur secara bersamaan: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

"Ini perspektif yang muncul di masyarakat. Sebab, total pemilih di tiga provinsi itu hampir mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih di Indonesia," terang Sadad. 

Sekalipun di tahun yang sama, namun hari tetap berbeda. Dengan digelar di waktu yang berbeda maka efek kelelahan oleh para penyelenggara pemilu bisa diminimalisir. 

"Pelajaran yang sangat berharga dari pemilu 2019. Para penyelenggara begitu kelelahan yang sangat luar biasa dan bahkan mengakibatkan banyak korban jiwa dari unsur penyelenggara," katanya. 

"Sehingga, kalau dilaksanakan di hari yang berbeda maka beban kerja akan terkurangi. Sehingga, meminimalisir potensi negatif seperti halnya Pemilu 2019," katanya. 

Selain itu, dengan waktu yang berbeda maka isu kedaerahan akan tetap terjaga. Belajar dari Pemilu 2019, pemilihan legislatif yang berjalan serentak antara DPR RI dan DPRD membuat isu kedaerahan kurang menarik. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved