Breaking News:

Penanganan Covid

Penuhi 3 Syarat, Banyuwangi Lakukan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Maksimum Tiap Kelas 30 Persen

Penuhi tiga syarat, Banyuwangi lakukan uji coba pembelajaran tatap muka, maksimum tiap kelas dibatasi 30 persen.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah pada 18 Januari 2021.  

Reporter: Haorrahman | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah sejak 18 Januari 2021.

Selain memastikan terpenuhinya tiga syarat SKB 4 menteri, pelaksanaan hanya diperbolehkan di wilayah paling sedikit terpapar Covid-19 (virus Corona). Kapasitas maksimum tiap kelas juga diatur 30 persen.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi, dr Widji Lestariono mengatakan, uji coba PTM yang dilaksanakan oleh Banyuwangi berpedoman pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Di mana berdasarkan SKB tersebut ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan PTB.

“Yakni adanya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah, izin dari orangtua dan kesiapan sekolah akan protokol kesehatan selama penyelenggaraan. Ketiga syarat ini ibarat segitiga sama kaki, wajib terpenuhi semuanya, jika salah satu saja tidak terpenuhi maka PTM tidak bisa dimulai,” ujar dr Rio, sapaan Widji Lestariono, Selasa (19/1/2021).

Rio melanjutkan, untuk izin bupati, pada Jumat (15/1/2021) lalu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas sendiri telah mengeluarkan rekomendasi tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19. Namun surat izin tersebut tidak serta merta membolehkan semua sekolah untuk melakukan PTM.

“Pada surat izin tersebut, bupati menugaskan pada Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan, sekolah mana yang bisa menerapkan PTM. Serta secara tegas memerintahkan Dinas Pendidikan ajeg melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM tersebut,” ujar Rio.

Baca juga: Intensitas Hujan Cukup Tinggi, Plt Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Pantau Potensi Banjir

Baca juga: Menanti Pusat Edukasi Energi Terbarukan dan Ramah Lingkungan di Banyuwangi

Sementara itu, pelaksana tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno menjelaskan berdasarkan surat rekomendasi bupati tersebut, Dispendik menindaklanjutinya dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian. Dinas menerapkan prinsip PTM yang terbatas, bertahap dan berjenjang.  

“Terbatas artinya tidak semua siswa bisa ikut PTM bersama-sama tapi dibuat shift. Maksimal hanya 30 persen dari jumlah siswa. Standar SD 28 orang/kelas, SMP 32 orang/kelas dan SMA 36 orang/kelas,” urai Suratno.

Bertahap, lanjut dia, artinya tidak semua sekolah serentak melakukan PTM, namun wilayah tertentu dengan angka infeksi Covid-19 rendah. Untuk tingkat SD, basisnya adalah desa/kelurahan. Di mana hanya desa/kelurahan yang kasus positifnya rendah yang boleh melaksanakan PTM.

Baca juga: BPBD Sebut Seluruh Kawasan DAS di Kota Malang Rawan Longsor, Mulai Tlogomas Sampai Gadang

Baca juga: Jalan Panjang Penyelesaian Polemik Petani Jeruk Vs Pemdes Selorejo, DPMD Malang: Serahkan pada Desa

“Namun apabila di desa atau kelurahan dan kecamatan seluruh penyelenggara sekolah di wilayahnya tidak siap untuk PTM, maka tidak wajib melaksanakannya,” terang Suratno.

Ditambahkan dia, berdasar pemetaan Dispendik mengeluarkan rekomendasi sekolah yang bisa melaksanakan PTM. Tingkat SD ada 77 sekolah negeri/swasta dan SMP ada 43 sekolah negeri/swasta. 

“Kami memang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi. Contohnya untuk di Kecamatan Giri hanya ada satu desa dengan satu SD yang kami rekomendasikan untuk menyelenggrakan PTM. Di Kecamatan Licin hanya tiga desa dengan tiga SD. Untuk jenjang SMP tidak di semua kecamatan, sebagian besar SMP di wilayah pinggiran yang relatif sedikit kasus positifnya,” ujar Suratno.

Baca juga: Ijen Geopark dan Megalitikum Direncanakan Akan Masuk Muatan Lokal di Sekolah Bondowoso

Baca juga: Bupati Anas Keliling Dinas, Cek Kesiapan Bansos Warga Hingga Perbaikan Perizinan di Banyuwangi

Kebijakan PTM ini, kata Suratno, akan dievaluasi pada satu atau dua mingu ke depan. Apakah PTM ini akan dilanjutkan atau tidak atau akan ada penambahan sekolah lagi.

“Untuk jenjang SMA mengikuti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim begitu juga untuk sekolah negeri berbasis agama mengikuti Kanwil Kemenag Jatim. Namun pada semua institusi tersebut kami semua sepakat untuk mengutamakan pembatasan dan menekankan pelaksanaan prokes Covid-19,” pungkasnya.

Penulis: Haorrahman
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved