Breaking News:

Perludem Usulkan Tak Ada Angka Presidential Threshold di Pilpres 2024, Simak Alasannya

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan untuk meniadakan ketentuan ambang batas presiden (Presidential Threshold)

Tribunnews.com
Ilutrasi pilpres 

Reporter:  Bobby Constantine Koloway| Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan untuk meniadakan ketentuan ambang batas presiden (Presidential Threshold). Menurut Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati setiap partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) seharus bisa mengusung seseorang sebagai calon presiden.

Baca juga: PKB Jatim Tak Setuju Presidential Threshold Dihapus, Cukup Diturunkan

Hal ini disampaikan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ekonom senior Rizal Ramli Terkait mengajukan judicial review atas aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Khususnya dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari putusan MK tersebut, Khoirunnisa menilai masih ada peluang untuk menghilangkan ambang batas pencalonan presiden. Yakni, melalui revisi UU Pemilu yang saat ini akan dibahas oleh DPR.

Sebab, MK memutuskan soal presidential threshold ini open legal policy. "Artinya diserahkan kepada pembentuk undang-undang," kata Khoirunnisa dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (19/1/2021).

"Sehingga, kalau pembentuk undang-undang memutuskan angkanya 0 juga tidak masalah. Kalau kami setuju tidak perlu ada PT ini, ini yang sedang kami advokasi ke DPR dan Pemerintah karena sekarang ada momentum revisi UU Pemilu," jelasnya.

Ia menegaskan, Perludem pada dasarnya tidak menyetujui adanya syarat minimal pencalonan presiden ini. Menurutnya, setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu berhak mencalonkan sendiri pasangan calon presidennya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Apalagi, dalam mengikuti pemilu, partai politik telah melewati sekian banyak syarat. "Sehingga mereka (partai) layak mencalonkan pasangan calon presidennya sendiri," katanya.

Ia melanjutkan, partai diharapkan tak perlu khawatir dengan adanya potensi banyaknya calon yang akan mengikuti pilihan presiden. "Kalau menurut saya tidak perlu khawatir dengan banyaknya calon," katanya.

Mekanisme pemilihan presiden dapat dilanjutkan ke putaran kedua. "Karena mekanismenya nanti kalau belum ada calon yang meraih suara mencapai 50 persen+1 akan ada putaran kedua," terangnya.

Halaman
1234
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved