Breaking News:

PKB Jatim Tak Setuju Presidential Threshold Dihapus, Cukup Diturunkan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai usulan meniadakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) di Pemilihan Presiden

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Januar Adi Sagita
Istimewa
Ilustrasi Pilpres 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai usulan meniadakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) di Pemilihan Presiden tak relevan. PKB menilai angka Presidential Threshold cukup diturunkan bukan dihilangkan.

Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Fauzan Fuadi menganggap tanpa adanya Presidential Threshold sama halnya dengan menafikan fungsi keberadaan Partai Politik. "Padahal, partai tak sekadar mengusung dalam pemilihan presiden," kata Fauzan kepada Surya.co.id, Selasa (19/1/2021).

"Sebelum akhirnya memutuskan untuk mengusung, banyak sekali pertimbangannya. Tiap partai memiliki mekanisme dalam menentukan calon yang diusung," kata Fauzan.

Baca juga: Disparbud Kabupaten Malang Cari Talenta Cerdas, Pendaftaran Duta Wisata Tahun 2021 Dibuka

Sudah seharusnya, angka Presidential Threshold tetap ada. Tanpa adanya Presidential Threshold, artinya seluruh partai bisa mengusung calon sendiri, termasuk partai baru.

"Padahal, untuk bisa mengikuti pemilu di tiap periode hingga kemudian eksis di parlemen, partai juga berdarah-darah. Inilah salah satu alasan pentingnya angka Presidential Threshold," katanya.

Sebagai solusi sekaligus alternatif jalan tengah, pihaknya mengusulkan agar angka PT bisa diturunkan. Bukan 20 persen seperti saat ini, namun maksimal cukup 10 persen.

"Kalau tujuannya agar tidak membatasi jumlah calon, angka Presidential threshold ini cukup diturunkan. Jangan dihilangkan," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.

Perhitungannya, dengan menurunkan angka Presidential Threshold, jumlah calon Presiden yang akan mendaftarkan bisa lebih dari dua pasangan calon. "Partai tentu akan lebih bebas dalam menentukan arah koalisi," katanya.

Persentase penggunaan angka Presidential Threshold bisa berpatokan pada pemilu 2019 lalu. "Sebab, regulasi kita mengharuskan Pilpres bersamaan dengan pileg," katanya.

Di pemilu 2019, PKB mendapatkan 9,69 persen suara nasional. Saat ini, PKB juga tengah menyiapkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Presiden.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved