Breaking News:

Penyerahan PSU Belum Maksimal, DPRD Batu Ingatan Pemkot Batu

Minimnya pengembang perumahan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di Kota Batu mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD

SURYA
Gedung DPRD Kota Batu 

Reporter : Benni Indo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Minimnya pengembang perumahan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di Kota Batu mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu.

DPRD Batu menyarankan agar eksekutif betul-betul disiplin menerapkan regulasi.

Peraturan mengenai penyerahan PSU telah diatur pada Perda No 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU di Kota Batu.

Anggota Komisi A, Ludi Tanarto mengatakan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) dan Satpol PP, selaku penegak Perda harus bisa menyelesaikan persoalan minimnya penyerahan PSU.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, ada 110 pengembang perumahan namun baru 14 pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU ke Pemkot Batu.

“Seharusnya ada imbauan dari instansi perizinan dan didukung Satpol PP selaku penegakan perda,” ujar Ludi, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Cerita di Balik Pernikahan Syekh Ali Jaber dengan 3 Istrinya, Adik Bantah Ada Istri Ke-4: Bukan

Baca juga: Kisah Gus Dur Temukan Makam Leluhurnya di Hutan Banyuwangi

Baca juga: Sebanyak 22 WBP Rutan Medaeng Dapat Program Asimilasi

Pasalnya, bila Perda terkait PSU tidak dijalankan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Sesuai rencana, penyerahan PSU wajib diselesaikan hingga 2024. Ludi mengatakan, Perda tersebut telah diikuti aturan turunan yakni Perwali Batu Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020.

Maka, pihaknya meminta penuntasan PSU segera diserahkan ke Pemkot Batu. Dengan penyerahan itu, maka pemerintah daerah bisa memberikan pemenuhan fasilitas kepada masyarakat.

“Misal untuk aspal jalan dan paving, kalau belum diserahkan, berarti fasilitas itu masih milik pengembang sehingga ketika jalan itu rusak, masyarakat tidak bisa menuntut ke Pemkot Batu untuk perbaikan,” terang Ketua Fraksi PKS itu kepada TribunJatim.com.

Masalah lain yang muncul bagi pengembang yang belum menyerahkan PSU adalah keberadaan tanah makam. Sejumlah kepada desa banyak yang mengeluhkan tidak adanya hak tanah makam. Ludi juga menyarankan jika pengembang bisa kerja sama untuk membeli lahan sebagai tanah makam sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan mengutarakan, persoalan belum tersedianya tanah makan terjadi di desanya. Menurut Faisal, banyak pengembang perumahan yang tidak memikirkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan properti untuk pemukiman.
Padahal, keberlanjutan dari pembeli atau pengguna rumah perlu dipikirkan dengan baik, sehingga tidak menambah beban pemerintah desa. Satu diantaranya mengenai lahan makam.

“Seperti halnya fasum tanah makam, padahal dengan adanya pemukiman, maka menambah jumlah penduduk. Nantinya, penghuni yang meninggal harus dimakamkan di mana?” tanya Faisal.

Oleh karena itu, Faisal berharap adanya kejelasan terkait penegakan peraturan. Ia juga mengatakan, apabila ada ketentuan kompensasi dari pengembang untuk desa, maka harus jelas aturannya supaya tidak masuk dalam kategori pungli.

“Saya berharap pihak dinas terkait bisa memberikan pendampingan dan menyarankan pihak pengembang untuk koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa ketika mengajukan ijin. Hal ini juga demi kepentingan user kedepannya, biar haknya juga terpenuhi,” pinta Faisal kepada TribunJatim.com.

Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved