Breaking News:

Usulan Ambang Batas Parlemen untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Mulai Bergulir

Usulan ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota mulai bergulir. Di antaranya datang dari PDI Perjuangan.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Suasana pelantikan DPRD Jatim, 2019. 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah partai politik mengusulkan penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) juga dilakukan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini berbeda dengan regulasi Pemilu 2019, yang menerapkan regulasi parliamentary threshold hanya untuk DPR RI (sebesar 4 persen).

Usulan ini di antaranya datang dari PDI Perjuangan.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengutip putusan Kongres V PDI Perjuangan, 10 Agustus lalu.

"Optimalisasi konsolidasi oleh rakyat melalui peningkatan threshold secara konsisten bisa terus diterapkan," kata Hasto dalam diskusi virtual yang diselenggarakan pertengahan pekan lalu.

Ia menyebut angka ideal parliamentary threshold di masing-masing jenjang yang juga menjadi putusan Kongres.

Baca juga: Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Jember, Golkar Jawa Timur Salurkan Uang Hingga Pakaian

Baca juga: Dua Srikandi Asal Jawa Timur Kepercayaan Gus Ami Pimpin PKB di Provinsi Lain, Siapa Mereka?

"Keputusan Kongres kami, bagaimana nanti threshold bisa diterapkan secara berjenjang, pusat (5 persen), provinsi (4 persen), dan kabupaten/kota (3 persen)," katanya.

Ia meyakini, angka parliamentary threshold yang terus meningkat secara berjenjang bisa mendukung penyederhanaan jumlah partai. Sehingga, pemerintahan akan semakin efektif.

Pun demikian pula di daerah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved