Usulan Ambang Batas Parlemen untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Mulai Bergulir

Usulan ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota mulai bergulir. Di antaranya datang dari PDI Perjuangan.

TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Suasana pelantikan DPRD Jatim, 2019. 

"Parliamentary threshold jangan hanya di pusat. Sebab, aneh sekali, di tingkat pusat dinyatakan tidak berhak kursi parlemen karena tidak lolos PT, ternyata di daerah masih bisa memiliki kursi," katanya.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur ini, lolos atau tidaknya partai ke DPRD di daerah sebaiknya mengikuti aturan yang ada di pusat.

"Bukankah partai itu, segala pengakuan ada di tingkat pusat?" katanya.

Baca juga: Partai Nasdem Jawa Timur Usulkan Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Dilaksanakan

Baca juga: Soal Target PKB Raih 30 Kursi DPRD Jatim, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Partai Menurut Pengamat

Baca juga: BREAKING NEWS - Chelsea Resmi Pecat Frank Lampard, 5 Kandidat Ini Bakal Jadi Pengganti

"SK Kemenkumham juga hanya untuk DPP partai. Notariat dan badan hukum kelengkapan administrasi lainnya, hanya di tingkat pusat," katanya.

Sehingga, apabila regulasi diterapkan di tingkat pusat, sudah selaiknya daerah mengikuti.

"Sekarang ketika di pusat sudah gagal lolos PT, di daerah harusnya linier mengikuti," katanya.

Sebab, tanpa adanya keterwakilan di DPR RI, ia menilai partai hanya akan menjadi partai lokal.

"Kalau di daerah masih diperbolehkan memperoleh kursi di parlemen, sementara di tingkat DPR RI gagal lolos PT, itu sama dengan menjadi partai daerah," katanya.

"Malah menyalahi UU. Karena UU Parpol, partai daerah hanya di Aceh," katanya.

Lebih jauh, pihaknya akan menyampaikan usulan ini kepada Fraksi PKB DPR RI agar ikut mendorong PT di parlemen.

"Kami akan dorong teman-teman PKB yang di Senayan agar menyuarakan ini," katanya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved