Breaking News:

Usulan Ambang Batas Parlemen untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Mulai Bergulir

Usulan ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota mulai bergulir. Di antaranya datang dari PDI Perjuangan.

TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Suasana pelantikan DPRD Jatim, 2019. 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah partai politik mengusulkan penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) juga dilakukan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini berbeda dengan regulasi Pemilu 2019, yang menerapkan regulasi parliamentary threshold hanya untuk DPR RI (sebesar 4 persen).

Usulan ini di antaranya datang dari PDI Perjuangan.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengutip putusan Kongres V PDI Perjuangan, 10 Agustus lalu.

"Optimalisasi konsolidasi oleh rakyat melalui peningkatan threshold secara konsisten bisa terus diterapkan," kata Hasto dalam diskusi virtual yang diselenggarakan pertengahan pekan lalu.

Ia menyebut angka ideal parliamentary threshold di masing-masing jenjang yang juga menjadi putusan Kongres.

Baca juga: Beri Bantuan untuk Korban Bencana di Jember, Golkar Jawa Timur Salurkan Uang Hingga Pakaian

Baca juga: Dua Srikandi Asal Jawa Timur Kepercayaan Gus Ami Pimpin PKB di Provinsi Lain, Siapa Mereka?

"Keputusan Kongres kami, bagaimana nanti threshold bisa diterapkan secara berjenjang, pusat (5 persen), provinsi (4 persen), dan kabupaten/kota (3 persen)," katanya.

Ia meyakini, angka parliamentary threshold yang terus meningkat secara berjenjang bisa mendukung penyederhanaan jumlah partai. Sehingga, pemerintahan akan semakin efektif.

Pun demikian pula di daerah.

"Sistem presidential threshold bisa diimbangi dengan jumlah partai yang sederhana," katanya.

Hal tersebut mendapat dukungan PKB.

Baca juga: Menang Banyak di Pilkada Serentak 2020, Partai Demokrat Ancang-ancang Target Selanjutnya

Baca juga: Menangkan Kader Muda di Pilkada, PDI Perjuangan Jawa Timur Ajak Milenial Tak Ragu Masuk Politik

Bendahara DPW PKB Jawa Timur, Fauzan Fuadi menilai kenaikan parliamentary threshold di DPR selaiknya ditopang dengan kenaikan parliamentary threshold di daerah.

"Kami setuju sekali. Untuk Pemilu 2024, usul PT 6-7 persen dan berlaku dari pusat (DPR RI) sampai ke daerah," kata Fauzan di Surabaya. 

"Parliamentary threshold jangan hanya di pusat. Sebab, aneh sekali, di tingkat pusat dinyatakan tidak berhak kursi parlemen karena tidak lolos PT, ternyata di daerah masih bisa memiliki kursi," katanya.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur ini, lolos atau tidaknya partai ke DPRD di daerah sebaiknya mengikuti aturan yang ada di pusat.

"Bukankah partai itu, segala pengakuan ada di tingkat pusat?" katanya.

Baca juga: Partai Nasdem Jawa Timur Usulkan Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Dilaksanakan

Baca juga: Soal Target PKB Raih 30 Kursi DPRD Jatim, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Partai Menurut Pengamat

Baca juga: BREAKING NEWS - Chelsea Resmi Pecat Frank Lampard, 5 Kandidat Ini Bakal Jadi Pengganti

"SK Kemenkumham juga hanya untuk DPP partai. Notariat dan badan hukum kelengkapan administrasi lainnya, hanya di tingkat pusat," katanya.

Sehingga, apabila regulasi diterapkan di tingkat pusat, sudah selaiknya daerah mengikuti.

"Sekarang ketika di pusat sudah gagal lolos PT, di daerah harusnya linier mengikuti," katanya.

Sebab, tanpa adanya keterwakilan di DPR RI, ia menilai partai hanya akan menjadi partai lokal.

"Kalau di daerah masih diperbolehkan memperoleh kursi di parlemen, sementara di tingkat DPR RI gagal lolos PT, itu sama dengan menjadi partai daerah," katanya.

"Malah menyalahi UU. Karena UU Parpol, partai daerah hanya di Aceh," katanya.

Lebih jauh, pihaknya akan menyampaikan usulan ini kepada Fraksi PKB DPR RI agar ikut mendorong PT di parlemen.

"Kami akan dorong teman-teman PKB yang di Senayan agar menyuarakan ini," katanya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved