Gaji ASN Cair, Sekda Jember Ingatkan Soal Surat Gubernur Tanggal 15 Januari

Reporter: Sri Wahyuni | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkab Jember akhirnya menerima gaji bulan Januari 2021. Dari informasi yang diterima Surya, gaji itu masuk ke masing-masing rekening mulai Rabu (27/1/2021) malam.

Meskipun sudah gajian, ada kekhawatiran di belakang dasar hukum pencairan gaji tersebut. Karenanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano memperingatkan supaya tidak ada dampak apapun di belakang hari akibat pencairan gaji ASN tersebut.

"Kami bersyukur, sudah bisa menerima gaji bulan Januari ini. Alhamdulillah. Namun, saya berharap jangan sampai ada salah di belakang hari, yang nantinya risiko itu akan ditanggung sendiri oleh kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," ujar Mirfano, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Mirfano itu karena dilatarbelakangi pertanyaan tentang dasar hukum pencairan gaji tersebut.

Baca juga: Insiden Carok Berdarah di Malang Tewaskan 2 Orang, Polisi Ungkap Fakta Lengkapnya

Gaji yang termasuk dalam kebutuhan wajib itu dikeluarkan memakai Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD tahun 2021.

Mirfano menuturkan alur pencairan gaji dalam situasi normal pengelolaan keuangan daerah.

Pada kondisi normal pencairan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada bidang anggaran. Setelah SPD diterbitkan maka OPD dapat menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya OPD mengajukan SPM tersebut kepada bidang perbendaharaan untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan.

"Namun dari informasi yang saya dapat tanpa pengajuan dari OPD sudah bisa mencairkan gaji. Kalau info ini benar berarti seluruh proses pencairan dihandle sendiri oleh kepala BPKAD. Hal ini menggunakan prosedur yang mana karena kan tidak biasa? dan menggunakan  dasar hukum apa?," lanjut Mirfano dalam nada bertanya.

Jika memakai Peraturan Bupati, lanjutnya, maka semuanya harus difasilitasi oleh gubernur tanpa kecuali sesuai Permendagri No 120 Tahun 2018 Pasal 88. Sedangkan sepengetahuan Mirfano, Peraturan Bupati Jember No 32/2021 tentang Penatausahaan dan Pencairan Anggaran belum mendapat pengesahan gubernur

"Saya mengingatkan kembali surat gubernur tanggal 15 Januari 2021 bahwa  penunjukkan pelaksana tugas (plt) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para plt maka kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum," tegasnya.

Lebih lanjut, Mirfano menambahkan, para ASN Pemkab Jember bersyukur bisa gajian. Sebab, gaji dan honor merupakan hak para ASN. Apalagi dalam sejarah Pemkab Jember, baru kali ini, pembayaran gaji dan honor ASN Pemkab Jember terlambat sampai akhir bulan.

"Bagi kami bersyukur sudah bisa menerima gaji bulan Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari kan kasihan kepala BPKAD yang harus menanggung risiko sendirian. Total anggaran gaji di Pemkab Jember, kalau tidak salah, sebesar Rp 130 miliar per bulan. Mudah-mudahan ada jalan  yang dpt mencairkan gaji secepatnya, tidak nabrak aturan dan tidak berisiko di kemudian hari," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (27/1/2021), Bupati Jember Faida mengatakan, dirinya telah memproses pencairan gaji ASN Pemkab Jember sejak dua hari lalu.

Faida menyebut, Perbup untuk pencairan gaji ASN itu tidak perlu fasilitasi dari Pemprov Jatim. "Perbup pencairan namanya Penggunaan Anggaran Mendahului Kas (APBD, red). Itu tidak masalah, tidak perlu difasilitasi provinsi. Karena gaji itu masalah mendasar yang tidak boleh terganggu, dan terhambat," ujar Faida.

Akibat polemik pemerintahan di Kabupaten Jember, paska Pilkada Desember 2020, roda pemerintahan di Jember terganggu.

Polemik itu antara lain, pergantian dan pergeseran pejabat struktural oleh bupati. Penunjukan sejumlah Plt yang belakangan dinilai oleh gubernur, tidak sah. Pengundangan sejumlah produk hukum yang ditengarai tidak prosedural.

Juga tidak adanya payung hukum resmi pengelolaan keuangan sampai akhir bulan Januari 2021. Hal itu itu macetnya pembayaran belanja wajib, seperti gaji dan honor pegawai, juga biaya operasional kantor.

Kini belakangan, gaji dan honor pegawai bisa cair, meskipun dibayangi kekhawatiran payung hukum aturan pencairan keuangan tersebut.