Breaking News:

Gaji ASN Cair, Sekda Jember Ingatkan Soal Surat Gubernur Tanggal 15 Januari

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jember akhirnya menerima gaji bulan Januari 2021. Dari informasi yang diterima Surya, gaji itu masuk ke masing

sri wahyunik/surya
Sekda Kabupaten Jember Mirfano 

"Saya mengingatkan kembali surat gubernur tanggal 15 Januari 2021 bahwa  penunjukkan pelaksana tugas (plt) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apabila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh para plt maka kebijakan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum," tegasnya.

Lebih lanjut, Mirfano menambahkan, para ASN Pemkab Jember bersyukur bisa gajian. Sebab, gaji dan honor merupakan hak para ASN. Apalagi dalam sejarah Pemkab Jember, baru kali ini, pembayaran gaji dan honor ASN Pemkab Jember terlambat sampai akhir bulan.

"Bagi kami bersyukur sudah bisa menerima gaji bulan Januari. Tapi kalau ada yang salah di belakang hari kan kasihan kepala BPKAD yang harus menanggung risiko sendirian. Total anggaran gaji di Pemkab Jember, kalau tidak salah, sebesar Rp 130 miliar per bulan. Mudah-mudahan ada jalan  yang dpt mencairkan gaji secepatnya, tidak nabrak aturan dan tidak berisiko di kemudian hari," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (27/1/2021), Bupati Jember Faida mengatakan, dirinya telah memproses pencairan gaji ASN Pemkab Jember sejak dua hari lalu.

Faida menyebut, Perbup untuk pencairan gaji ASN itu tidak perlu fasilitasi dari Pemprov Jatim. "Perbup pencairan namanya Penggunaan Anggaran Mendahului Kas (APBD, red). Itu tidak masalah, tidak perlu difasilitasi provinsi. Karena gaji itu masalah mendasar yang tidak boleh terganggu, dan terhambat," ujar Faida.

Akibat polemik pemerintahan di Kabupaten Jember, paska Pilkada Desember 2020, roda pemerintahan di Jember terganggu.

Polemik itu antara lain, pergantian dan pergeseran pejabat struktural oleh bupati. Penunjukan sejumlah Plt yang belakangan dinilai oleh gubernur, tidak sah. Pengundangan sejumlah produk hukum yang ditengarai tidak prosedural.

Juga tidak adanya payung hukum resmi pengelolaan keuangan sampai akhir bulan Januari 2021. Hal itu itu macetnya pembayaran belanja wajib, seperti gaji dan honor pegawai, juga biaya operasional kantor.

Kini belakangan, gaji dan honor pegawai bisa cair, meskipun dibayangi kekhawatiran payung hukum aturan pencairan keuangan tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved