Breaking News:

PAN Minta Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda: Tak Elok Mempertontonkan Perdebatan di Situasi Sulit

Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pembahasan revisi UU Pemilu ditunda. UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dinilai masih relevan untuk

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar Adi Sagita
KOMPAS.com/MOH NADLIR
Zulkifli Hasan 

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pembahasan revisi UU Pemilu ditunda. UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dinilai masih relevan untuk Pemilu 2024.

Selain itu, saat ini Indonesia juga belum selesai menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penanganan terhadap hal tersebut lebih mendesak dibanding revisi Pemilu. 

"Tujuan PAN saat ini untuk tidak setuju revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu karena masyarakat Indonesia sedang kesusahan," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi kepada Surya.co.id.

"Pemerintah juga tengah berusaha kerja keras untuk memberantas pandemi Covid 19. Apalagi, saat ini juga banyak bencana alam melanda Indonesia," kata Viva melanjutkan.

Baca juga: DPD PPNI Kota Surabaya Santuni Enam Perawat yang Meninggal Akibat Covid-19

Dibanding membahas UU Pemilu, PAN mengajak berempati terhadap kondisi bangsa. "Jangan sampai ada persepsi publik bahwa partai politik tidak peduli dengan penderitaan masyarakat dengan mempertontonkan tarik ulur perdebatan pasal-pasal di revisi UU Pemilu," katanya.

Pihaknya meyakini, tiap partai yang memiliki agenda berbeda dalam pembahasan revisi UU tersebut akan memperpanjang pembahasan. "Perdebatan di UU Pemilu itu lebih menitikberatkan pada kepentingan subyektif partai politik," kata Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini.

Di samping itu, UU Nomor 7 tahun 2017 baru digunakan sebagai pedoman dan aturan pada satu kali pemilu, yakni pemilu tahun 2019. "Perlu pembahasan secara kolektif antar pimpinan parpol dengan memperhatikan aspirasi masyarakat," katanya.

Dengan demikian, PAN berharap tak ada perubahan pada regulasi Pemilu yang digunakan pada 2019 lalu. Termasuk dalam penggunaan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen dan hanya berlaku untuk DPR RI.

"Oleh karena itu karena PAN saat ini tidak setuju revisi UU Pemilu, maka pasal-pasal yang termaktub di dalam UU tersebut juga tidak berubah," kata mantan Anggota DPR RI ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved